Data Bansos Mesti Akurat! Gerbek Desil Hadirkan Pelayanan Lebih Dekat bagi Warga Gedongpanjang
SUKABUMI-Beritarkspos.com - Ketepatan data menjadi kunci agar bantuan sosial tepat sasaran. Menyadari pentingnya hal tersebut, Dinas Sosial Kota Sukabumi menggulirkan inovasi Gerakan Bersama (Gerbek) Desil dengan mendatangi kelurahan untuk mempermudah masyarakat mengajukan pembaruan data sosial ekonomi sesuai kondisi sebenarnya.
Program ini mendapat sambutan positif dari Kelurahan Gedong Panjang, Kecamatan Citamiang.
Kehadiran layanan jemput bola tersebut dinilai menjawab kebutuhan warga yang selama ini menghadapi persoalan terkait bantuan sosial, kepesertaan BPJS Kesehatan gratis, hingga penetapan desil yang dianggap tidak mencerminkan keadaan ekonomi terkini.
Lurah Gedong Panjang, Hauwera Aulia Handayani yang akrab disapa Uni, mengatakan kelurahan kerap menjadi tempat pertama masyarakat menyampaikan keluhan ketika bantuan sosial tidak lagi diterima atau kepesertaan BPJS Kesehatan gratis dinonaktifkan.
Namun, pemerintah kelurahan tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan maupun mengubah kategori desil warga.
“Selama ini, ketika muncul persoalan di lapangan, masyarakat biasanya datang dan mengadu ke kelurahan. Dengan adanya Gerbek Desil, kami sangat terbantu karena Dinas Sosial hadir langsung untuk memfasilitasi masyarakat,” ujar Uni, Kamis (15/10).
Menurutnya, persoalan data sosial ekonomi tidak bisa diselesaikan hanya dengan keluhan. Diperlukan mekanisme pembaruan yang didukung dokumen dan pemeriksaan sesuai prosedur agar perubahan kondisi warga dapat menjadi bahan evaluasi dalam penetapan desil.
Karena itu, Gerbek Desil dinilai memiliki arti penting dalam mendekatkan akses pelayanan sekaligus memperpendek proses pengajuan yang sebelumnya harus melalui tahapan tertentu.
Masyarakat tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga difasilitasi untuk menyampaikan kondisi terbaru yang perlu diperbarui dalam pendataan.
“Dengan adanya Gerbek Desil ini, Dinas Sosial turun langsung ke kelurahan. Jadi, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan lebih dekat dan proses yang biasanya cukup panjang dapat dipersingkat,” katanya.
Peningkatan kapasitas pelayanan juga menjadi nilai tambah program tersebut. Jika sebelumnya pemeriksaan data di kelurahan hanya dapat dilakukan melalui satu akun pengguna, kehadiran petugas Dinas Sosial menambah empat akun.
Dengan total lima akun yang dapat digunakan secara bersamaan, proses pelayanan diharapkan lebih cepat dan tidak bertumpu pada satu akses saja.
Warga yang mengajukan pembaruan data diminta menyiapkan dokumen pendukung, termasuk foto terbaru kondisi rumah dan foto meteran listrik atau KWH. Dokumen tersebut menjadi bagian dari bahan pendukung untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi terkini.
Namun, Uni mengingatkan bahwa masyarakat tidak boleh salah memahami tujuan program. Gerbek Desil bukan jaminan bahwa seseorang akan langsung masuk kategori desil lebih rendah setelah mengajukan permohonan.
Di sini kata Uni yang menjadi prioritas adalah memastikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ia mencontohkan warga yang sebelumnya bekerja di pabrik dan masuk desil 7, tetapi kemudian mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Perubahan status pekerjaan tersebut dapat menjadi alasan untuk mengajukan pembaruan data agar kondisi ekonominya dapat dinilai kembali melalui mekanisme yang berlaku.
“Hasil pemutakhiran itulah yang nantinya menjadi dasar untuk menilai apakah penetapan desil masih relevan atau perlu disesuaikan,” tegasnya.
Uni menekankan, pembaruan data harus dipahami sebagai upaya memperbaiki ketepatan informasi, bukan sekadar mengejar penurunan kategori demi mendapatkan bantuan sosial.
Penetapan desil tetap bergantung pada hasil verifikasi dan penilaian berdasarkan indikator yang digunakan.
“Ini namanya pembaruan desil, bukan penurunan desil. Warga yang datang tidak otomatis turun desilnya. Yang diperbarui adalah data kondisi mereka sekarang, apakah masih sesuai dengan penetapan sebelumnya atau sudah mengalami perubahan,” jelasnya.
Proses tersebut juga membutuhkan sinergi lintas instansi. Data desil mencakup 41 indikator penilaian kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS),
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Bappeda menjadi penting untuk mendukung konsistensi dan ketepatan data.
Di sisi lain, masyarakat diingatkan agar tidak sembarangan meminjamkan identitas untuk kepemilikan kendaraan atau kepentingan lain.
Praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian informasi ketika data kependudukan digunakan dalam proses penilaian sosial ekonomi. Aset yang tercatat atas nama seseorang dapat memunculkan persoalan apabila kepemilikannya tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
Bagi Uni, ketepatan data dan keterbukaan komunikasi harus berjalan beriringan. Pemerintah kelurahan memahami bahwa warga berhak menyampaikan kritik ketika pelayanan atau kondisi lingkungan belum sesuai harapan.
Meski demikian, penyelesaian setiap persoalan harus memperhatikan pembagian kewenangan, prosedur, koordinasi, serta ketersediaan anggaran.
Ia mencontohkan persoalan jalan berlubang di wilayah Gedong Panjang yang sempat viral di media sosial.
Kerusakan tersebut tidak cukup ditangani dengan menambal permukaan jalan karena terdapat persoalan mata air yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Tanpa penanganan terhadap sumber masalah, kerusakan berisiko kembali terjadi.
Sebelumnya, penutupan lubang menggunakan tanah disebut membuat permukaan jalan licin hingga mengakibatkan sekitar 15 sepeda motor terjatuh.
Kondisi itu kemudian ditangani melalui penyemprotan menggunakan mobil pemadam kebakaran. Penanganan permanen tetap memerlukan koordinasi dengan dinas teknis dan dukungan penganggaran.
Uni menjelaskan, peran kelurahan dalam persoalan infrastruktur adalah mengoordinasikan aspirasi serta meneruskan kebutuhan warga kepada perangkat daerah yang berwenang.
Pihaknya juga terbuka terhadap kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan publik selama disampaikan secara proporsional dan tidak menyerang persoalan pribadi.
Terkait pelaksanaan Gerbek Desil, Kelurahan Gedong Panjang menyatakan belum menerima jadwal pasti kegiatan di wilayahnya.
Kendati demikian, pihak kelurahan siap membantu menyebarluaskan informasi begitu jadwal dari Dinas Sosial ditetapkan.
Masyarakat nantinya akan diinformasikan agar datang ke kantor kelurahan dengan membawa dokumen pendukung yang diperlukan.
Langkah ini diharapkan membuka akses lebih luas bagi warga yang mengalami perubahan kondisi ekonomi untuk mengajukan pembaruan data melalui prosedur yang tersedia.
Pada akhirnya, keberhasilan Gerbek Desil tidak hanya diukur dari banyaknya warga yang mengajukan pembaruan, tetapi juga dari meningkatnya ketepatan data yang digunakan dalam penentuan sasaran bantuan sosial.
Data yang mutakhir menjadi bagian penting untuk mengurangi ketidaksesuaian antara kondisi masyarakat dan informasi yang tercatat.
Kelurahan Gedong Panjang berharap kolaborasi dengan Dinas Sosial dapat memperkuat pelayanan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa bantuan sosial harus didasarkan pada data yang benar, dapat diverifikasi, dan sesuai dengan kondisi riil.
Dengan demikian, pembaruan data bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian penting dari upaya mewujudkan bantuan yang lebih tepat sasaran.
Ois
