Hendri Slamet Siap Perjuangkan Aspirasi Demi Kesejahteraan Masyarakat, Soroti Infrastruktur Kota Sukabumi
SUKABUMI-Beritaekspos.com - Rencana pinjaman daerah, penanganan pengangguran, hingga kesiapan infrastruktur menyambut penyelesaian Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) menjadi sejumlah persoalan yang disoroti dalam pembahasan politik di Kota Sukabumi.
Salah satu perhatian utama tertuju pada rencana pinjaman daerah. Setelah melalui diskusi internal, anggota DPRD dari Partai Demokrat Henri Slamet dari Dapil 1 bersama jajaran pengurus partai hingga tingkat ranting menyatakan tidak setuju terhadap rencana tersebut.
Sikap itu kata dia, didasarkan pada pertimbangan bahwa penggunaan dana pinjaman harus memiliki perencanaan yang jelas dan mampu memberikan manfaat ekonomi terukur bagi daerah.
Sebab, dana yang dipinjam tetap harus dikembalikan sehingga penggunaannya tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik tanpa mempertimbangkan kemampuan menghasilkan pendapatan.
"Pinjaman daerah semestinya diarahkan pada kegiatan produktif yang dapat menciptakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil dari pemanfaatan dana tersebut dapat membantu membayar kewajiban pinjaman," kata Henri, Jumat (30/10).
Salah satu contoh yang disampaikan adalah pembangunan gedung parkir melalui skema kerja sama dengan pihak lain, termasuk pusat perbelanjaan apabila memungkinkan.
Dengan perencanaan dan skema kerja sama yang tepat, fasilitas tersebut diharapkan dapat menghasilkan pendapatan bagi daerah.
Pendekatan itu dinilai lebih strategis dibandingkan terus mendorong peningkatan pajak dan retribusi yang membebani masyarakat.
Karena itu, setiap rencana pembiayaan melalui pinjaman perlu disertai kajian mengenai manfaat ekonomi, potensi pendapatan, serta kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayarannya.
Di sisi lain, persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian serius seiring dengan rencana penyelesaian Tol Bocimi.
Sementara itu HM Muraz menuturkan, Kota Sukabumi perlu menyiapkan diri agar peningkatan arus kendaraan tidak justru memperburuk kemacetan dan mengurangi kenyamanan pengunjung.
Ia menyinggung keterangan Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana mengenai jumlah kendaraan yang masuk ke Kota Sukabumi pada masa Lebaran tahun sebelumnya, yang disebut mencapai kurang lebih 1,2 juta kendaraan.
Menurutnya, apabila Tol Bocimi selesai dan arus kendaraan meningkat hingga dua atau tiga kali lipat, tekanan terhadap kapasitas jalan dan fasilitas perkotaan akan semakin besar.
Terlebih, kondisi lalu lintas di sejumlah titik saat ini masih menghadapi persoalan kemacetan.
Situasi tersebut harus diantisipasi sejak dini. Sebab, apabila wisatawan yang datang justru menghadapi kemacetan dan ketidaknyamanan, mereka berpotensi memilih daerah lain sebagai tujuan kunjungan.
Dalam kondisi demikian, Kota Sukabumi dikhawatirkan kehilangan peluang ekonomi yang justru dapat dimanfaatkan daerah lain, termasuk Kabupaten Sukabumi.
Narasumber mengungkapkan bahwa perjuangan untuk mendorong pembangunan Tol Bocimi telah dilakukan sejak dirinya menjabat sebagai wali kota.
Ia juga menceritakan upayanya bertemu Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk memperjuangkan pembangunan infrastruktur tersebut.
Ia menyebut pernah menyampaikan pidato di hadapan Presiden Joko Widodo yang kemudian menyetujui perjuangan terkait pembangunan jalan tol tersebut.
Sebelum mengakhiri masa jabatannya sebagai wali kota, ia mengaku telah menitipkan pesan kepada sejumlah pihak, agar persiapan infrastruktur dilakukan sehingga Kota Sukabumi mampu menyambut kedatangan pengunjung ketika tol selesai dibangun.
Namun, menurut penilaiannya, persiapan yang diharapkan tersebut belum terlaksana sebagaimana mestinya, termasuk pada masa penjabat kepala daerah.
Karena itu, ia berharap wali kota saat ini dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap kesiapan infrastruktur dan perencanaan pembangunan kota.
Baginya, penyelesaian Tol Bocimi tidak cukup dipandang sebagai kemudahan akses transportasi.
Lebih jauh, pembangunan tersebut harus menjadi peluang untuk menjadikan Kota Sukabumi sebagai tujuan wisata bagi masyarakat yang melintasi jalur tol.
Ia mencontohkan perubahan pola perjalanan masyarakat setelah akses Tol Jakarta-Bandung tersedia. Menurutnya, kemudahan perjalanan memungkinkan warga melakukan kunjungan singkat ke Bandung, termasuk untuk menikmati kuliner.
Kondisi serupa dinilai berpotensi terjadi di Kota Sukabumi apabila pemerintah daerah mampu menyiapkan fasilitas, akses, dan destinasi yang memadai. Karena itu, kesiapan infrastruktur perlu dibarengi dengan strategi pengembangan pariwisata agar peningkatan arus kendaraan turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Selain persoalan pinjaman dan infrastruktur, narasumber juga menyoroti pengangguran yang dinilainya menjadi pekerjaan rumah bersama. Dengan wilayah Kota Sukabumi yang relatif terbatas, pengembangan industri berskala besar dianggap menghadapi kendala ketersediaan lahan.
Sebagai alternatif, pemerintah daerah didorong membuka peluang bagi tumbuhnya industri kecil dan menengah yang mampu menyerap tenaga kerja. Ia menilai kehadiran satu industri dengan daya serap tenaga kerja yang besar dapat membantu mengurangi pengangguran.
Peluang kerja juga dapat diperluas melalui kawasan sekitar, termasuk Cikembar dan Cibadak di Kabupaten Sukabumi, yang dinilai masih memungkinkan dijangkau masyarakat Kota Sukabumi.
Terkait program pemberangkatan pekerja migran ke luar negeri yang menjadi salah satu upaya pemerintah kota dalam membuka lapangan kerja, narasumber menyatakan dukungan. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya mengutamakan keamanan dan kesiapan calon pekerja.
Menurutnya, masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri harus melalui perusahaan yang benar-benar terdaftar dan memiliki legalitas jelas. Langkah tersebut penting untuk mencegah pekerja mengalami penelantaran atau menghadapi persoalan ketika sudah berada di negara tujuan.
Selain legalitas perusahaan, keterampilan calon pekerja juga perlu diperkuat, terutama kemampuan berbahasa sesuai negara tujuan. Mereka yang hendak bekerja di Jepang, misalnya, perlu mempelajari bahasa Jepang, begitu pula calon pekerja yang akan bekerja di Korea Selatan perlu memiliki kemampuan bahasa Korea.
Ia juga menyampaikan kemungkinan dukungan pemerintah daerah melalui skema subsidi maupun pinjaman lunak bagi calon pekerja migran. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan biaya persiapan keberangkatan, dengan mekanisme pengembalian pinjaman setelah pekerja memperoleh penghasilan.
Sementara itu, berkaitan dengan persoalan anomali desil, narasumber menilai pendataan masyarakat perlu diperbaiki agar hasilnya lebih akurat. Ia menyoroti kemungkinan perubahan kategori desil secara tiba-tiba, termasuk masyarakat yang sebelumnya berada pada desil 2 atau 3 tetapi kemudian tercatat pada kategori yang lebih tinggi.
Menurutnya, proses survei harus dilakukan secara lebih cermat dan profesional. Masyarakat pun diharapkan memberikan informasi yang benar saat pendataan berlangsung, karena ketidakakuratan jawaban dapat memengaruhi hasil akhir.
Ia mengingatkan agar perubahan data tidak sampai menimbulkan kesan bahwa kategori masyarakat miskin berkurang hanya karena pergeseran angka desil. Akurasi data menjadi penting agar kebijakan dan program bantuan benar-benar didasarkan pada kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
Berbagai persoalan tersebut menunjukkan perlunya perencanaan pembangunan Kota Sukabumi yang tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga memperhitungkan kemampuan menghasilkan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas pendataan sosial, serta mempersiapkan peluang ekonomi dari pembangunan Tol Bocimi.
OIS
