Forwacib Tegaskan Bukan Organisasi Massa, Soroti IPAL,Kisruh MBG dan Minimnya Respons Pemerintah
SUKABUMI," Beritaekspos.com - Forum Warga Cibeureum Bersatu (Forwacib) menegaskan bahwa keberadaannya bukan sebagai organisasi dengan struktur keanggotaan formal, melainkan wadah aspirasi masyarakat Cibeureum yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari ormas hingga LSM.
Koordinator Forwacib, Dadang Jon, menyebut forum ini dibentuk untuk menjembatani kepentingan warga dalam menyampaikan berbagai persoalan kepada pemerintah. Ia menegaskan, langkah yang ditempuh bukan melalui aksi unjuk rasa, melainkan audiensi langsung dengan dinas terkait.
"Kita tidak melakukan demo, tapi lebih ke audiensi ke Dinas PU dan Disnaker ketika membutuhkan atensi dan jawaban atas persoalan masyarakat," ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Ia mencontohkan persoalan yang sempat mencuat terkait pelaku UMKM dan KMP yang tidak dapat memasukkan produk ke program MBG. Menurutnya, keluhan tersebut kemudian ditindaklanjuti bersama sejumlah elemen.
"Mereka datang ke kami, lalu dibuatkan berita oleh 14 OKP yang hadir dengan menunjuk Ujang Taofik sebagai korlap," katanya.
Namun, upaya komunikasi yang dilakukan dinilai belum mendapat respons optimal dari pemerintah. Surat yang dilayangkan sejak 6 Maret 2026, kata Dadang, hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri belum juga mendapat jawaban.
"Bahkan sampai H-2 dan H-1 Idul Fitri juga belum ada respons," tegasnya.
Ia menilai, polemik tata kelola program MBG di Kota Sukabumi harus diselesaikan secara bersama tanpa ego sektoral.
"Kalau dari atas sudah bagus tapi di bawah tidak berjalan, hasilnya akan negatif. Apalagi kalau ada dugaan oknum yang ikut cawe-cawe, tentu harus kita tindak lanjuti," ujarnya.
Senada, Koordinator Lapangan Ujang Taofik mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya penanganan berbagai persoalan MBG yang dinilai semakin ruwet dan memicu reaksi publik.
"Jujur, menanggapi aspirasi belum ada hasil maksimal. Padahal legislatif seharusnya bisa menengahi dan membantu penyelesaian melalui forum mediasi," katanya.
Ia pun mendorong DPRD untuk turun langsung ke lapangan guna memastikan tidak adanya praktik kecurangan, khususnya di dapur SPPG yang menjadi bagian dari pelaksanaan program tersebut.
Menurut nya dapur MBG di Kota Sukabumi dari jumlah 40 lebih dapur yang sudah terpasang IPAL nya baru 5 dapur, kami berharap kepada ketua satgas maupun kepada DLH agar segera melakukan pengawasan maupun ada penindakan.
"Ini bagian dari fungsi pengawasan dewan, jangan sampai ada hal-hal yang merugikan masyarakat," pungkasnya.
OIS
