Suhud Jaya Kusuma: Bansos Harus Tepat Sasaran, Warga Jangan Jadi Korban Sistem
SUKABUMI-beritaekspos. Com. -
Anggota DPRD Kota Sukabumi, Suhud Jaya Kusuma, menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh dalam sistem penyaluran bantuan sosial agar tidak terus memicu keluhan di tengah masyarakat.
Suhud menyampaikan, aspirasi warga terkait BLT dan bantuan sosial lainnya kembali mencuat saat pertemuan dan hearing dengan Komisi III DPRD Kota Sukabumi bersama Dinas Sosial. Menurutnya, persoalan utama terletak pada akurasi data dan mekanisme penyaluran di lapangan.
“Banyak keluhan yang akhirnya bermuara ke RT dan RW, padahal persoalannya ada pada sistem. Ini yang harus segera dibenahi agar bantuan benar-benar diterima warga yang berhak,” kata Suhud, usai kegiatan reses masa sidang 2025-2026, Kamis (5/2/2026).
Ia menambahkan, DPRD akan mendorong koordinasi lintas komisi dan organisasi perangkat daerah agar solusi yang diambil tidak bersifat sementara. Evaluasi data penerima bantuan dinilai penting untuk mencegah polemik berulang.
Selain isu sosial, Suhud juga menyoroti pembangunan infrastruktur strategis, khususnya transportasi perkeretaapian. Ia menyebutkan, proyek jalur ganda kereta api saat ini baru mencapai wilayah Cicurug, dan DPRD terus mendorong agar pembangunan dapat dilanjutkan hingga Kota Sukabumi.
“Dorongan itu sudah kami sampaikan ke pemerintah pusat. Secara perencanaan sudah ada, sekarang tinggal konsistensi untuk memperjuangkan realisasinya,” ujarnya.
Suhud juga menyinggung penanganan dampak bencana alam seperti banjir, gempa, dan rumah warga yang mengalami kerusakan. Ia menilai pemerintah daerah harus lebih responsif, mengingat ketersediaan anggaran Belanja Tidak Terduga yang dapat dimanfaatkan untuk kondisi darurat.
“Kalau anggarannya ada, tidak ada alasan untuk menunda. Warga terdampak harus segera mendapatkan kepastian dan bantuan nyata,” tegasnya.
Tak kalah penting, Suhud mengingatkan pemerintah daerah agar serius menangani kerusakan jalan. Menurutnya, infrastruktur yang dibiarkan rusak berpotensi menimbulkan kecelakaan dan merugikan masyarakat.
“Keselamatan warga harus jadi prioritas. Jalan rusak jangan menunggu korban baru diperbaiki,” pungkas Suhud.
OIS
