Pemkot Sukabumi Komit Dukung Program Strategis Nasional, Respons Laporan HMI Diserahkan ke Kemendagri
SUKABUMI,beritaekspos,com - Menanggapi laporan yang dilayangkan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, Yudi Febriansyah, menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan hak masyarakat dalam rangka menjalankan fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintah pada saat ditemui, Pemkot Rabu 4 Juni 2025.
"Kami memandang itu sebagai bentuk partisipasi demokratis dari masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Saat ini, kami memilih untuk menunggu respon resmi dari Kemendagri. Kami hanya memantau dan akan bertindak sesuai arahan selanjutnya," ujar Yudi.
Yudi menegaskan bahwa Wali Kota Sukabumi memiliki komitmen kuat dalam mendukung program strategis nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Salah satu buktinya adalah keberhasilan Kota Sukabumi dalam membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah administrasinya.
“Sebanyak 33 kelurahan di Kota Sukabumi telah membentuk Koperasi Merah Putih yang semuanya telah mengantongi SK badan hukum. Ini merupakan wujud nyata dukungan Pemkot terhadap kebijakan nasional,” tambahnya.
Sejalan dengan arahan Kemendagri, seluruh pemerintah daerah diwajibkan menyusun regulasi berupa Peraturan Wali Kota (Perwal) atau Peraturan Gubernur (Pergub) terkait penyelenggaraan koperasi ini. Pemkot Sukabumi melalui tim Bagian Hukum dan Dinas Koperindag saat ini sedang menyusun Perwal tersebut.
“Dulu Koperindag menjadi leading sector dalam pembentukan koperasi. Sekarang kami sedang menyusun regulasi teknisnya untuk mengatur operasional koperasi secara lebih rinci,” jelas Yudi.
Pemerintah Kota Sukabumi, lanjut Yudi, senantiasa membuka ruang bagi semua pihak untuk berdiskusi dan memberikan masukan atas kinerja pemerintah. Ia menekankan bahwa transparansi merupakan prinsip utama dalam pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota saat ini.
“Silakan masyarakat, mahasiswa, dan media memantau langsung melalui kanal-kanal resmi maupun media sosial. Pemerintah sangat terbuka terhadap kritik dan evaluasi,” katanya.
Terkait evaluasi 100 hari kerja kepala daerah, Yudi enggan memberikan penilaian secara sepihak. Namun ia memastikan bahwa seluruh jajaran pemerintah kota terus bekerja menjalankan program prioritas, terutama dalam bidang regulasi hukum.
“Kami sudah menyelesaikan beberapa Perda penting, termasuk perubahan bentuk badan hukum BPR Pasar. Saat ini kami fokus menyusun Perwal Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari dukungan kami terhadap proyek strategis nasional,” pungkasnya.
Penulis:Nald
