Breaking News

Pemkab Garut Gelar Rakor Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Garut




GARUT, beritaekspos.com - Pengelolaan data harus menjadi fokus perhatian semua, khususnya di Dinas Sosial yang mengelola dan meng-update data kemiskinan"

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menggelar Rapat Koordinasi Virtual Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Garut, dalam rangka “Penyelarasan program serta pembinaan sumberdaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Garut Tahun 2021, serta sinergitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Tahun 2022”, Jum’at (23/7/2021).

Rakor dibuka resmi Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman, dikuti 25 orang perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 42 supervisor, 442 fasilitator Desa Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat (Lapad Ruhama).

Dalam paparannya, Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman menerangkan, "Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah yang kurang aktif dalam melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)". Tegasnya

“Hingga Januari 2020, persentase perbaikan DTKS di Kabupaten Garut hanya 2,22% dengan usulan baru 2,98% dan termasuk kategori perbaikan rendah dengan prediksi akurasi data yang juga rendah" Ujarnya

Dengan rendahnya tingkat keaktifan ini, Kabupaten Garut menduduki peringkat 349 diantara seluruh kabupaten/kota di Indonesia dalam rangking verivali dan validasi DTKS,” terangnya.

Wabup menuturkan, dalam DTKS terdapat 1.544.181 jiwa atau 422.457 rumah tangga miskin dan rentan miskin di Kabupaten Garut yang tersebar di 42 kecamatan.

“Beberapa Desa yang memiliki penduduk miskin dan rentan miskin paling banyak, di antaranya Kecamatan Garut Kota yaitu di Kelurahan Kota Kulon dengan 14.498 jiwa. Sementara yang paling sedikit adalah di Kecamatan Wanaraja di Desa Sindangratu yaitu dengan 872 jiwa,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan, dari seluruh penduduk yang terdaftar dalam DTKS tersebut, proporsi penerima dan komplementaritas program bantuan sosial di Tingkat Kabupaten Garut adalah sebanyak 67% sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK).

Helmi berharap pengelolaan data
harus menjadi fokus perhatian semua, khususnya di Dinas Sosial yang memang mengelola dan meng-update data kemiskinan. Tutupnya
 
Sementara, menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Garut, Agus Ismail, berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik);

Kemiskinan di Kabupaten Garut pada Tahun 2020 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, mencapai 262.78 jiwa atau 9,98% naik 1 % atau (26,3 ribu jiwa) dari Tahun 2019 sebanyak 235,19 jiwa atau 8,98%. 

Sedangkan persentase penduduk miskin masih berada di atas rata-rata Jawa Barat 8,43% serta di bawah nasional 10,16%,” katanya.

Ia juga memaparkan, bahwa tahun 2020 Kabupaten Garut berada di kuadran I, dengan jumlah warga miskin diatas rata-rata provinsi (145,2 ribu jiwa) dan memiliki peningkatan angka kemiskinan di atas rata-rata (19,3 ribu jiwa).

Agus menyampaikan, beberapa program bantuan yang digulirkan oleh pemerintah adalah Bantuan Perlindungan Sosial, Program Indonesia Pintar, Program Rastra/BPNT, Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020, Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Program Rumah Untuk Rakyat, dan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

Agus berharap rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Garut Tahun 2022 seluruhnya sudah menggunakan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Lokus Stunting, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi (AKI-AKB), Cakupan Akses Air Bersih, Cakupan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) serta Angka Pengangguran,” ujarnya.

Agus berharap pemerintah maupun masyarakat bisa bekerja sama dalam memerangi kemiskinan terutama di masa pandemi Covid-19 yang menjadi ancaman baru dalam peningkatan kemiskinan khususnya di Kabupaten Garut.

 “Solidaritas sosial masyarakat harus terus ditingkatkan, melawan pandemi tidak bisa hanya ditaruh pada satu pundak pemerintah atau masyarakat, tetapi harus ditaruh di atas pundak kita secara bersama-sama,” Pungkasnya.

(Beni)
|| BACA JUGA BERITA LAINNYA ||