Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi PrihatinTerkait Bantuan Sosial Mau Di Kenakan Pajak
SUKABUMI, beritaekspos.com -
Ketua DPRD, Kabupaten Sukabumi Yuda Sukmagara, Bersama DPR Propinsi Jawa barat, H A.Sopyan, dan Pemuda Tani Kabupaten Sukabumi, "Ngopi" bersama, di Allegra Kafe, jalan Suryakencana Cikole Kota Sukabumi sabtu (12,/6/2021).
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yuda Sukmagara, selesai acara "Ngopi" bersama Pemuda Tani mengatakan kami sangat prihatin dengan adanya bantuan Sosial (Bansos) yang lagi ramai di bicarakan oleh masyarakat kecil, akan dikenakan pajak masalah nya yang namanya bantuan seharusnya jangan di kenakan pajak.,kami berharap, tidak dilakukan.oleh Pemerintah.dan kami akan lakukan komunikasi dengan DPR RI.ungkapnya.
Lanjut Dia, insyaallah kami akan menindak lanjuti,dan membikin surat resmi Kepada DPRD provinsi Jawa barat, dan kepada DPR RI,supaya tersampaikan,dan mendengar jeritan yang di sampaikan oleh segala keluhan masyarakat bawah, agar Bansos tidak terkena pajak, kalau memang kebijakan itu di laksanakan para petani akan semakin kesulitan, jelasnya.
Kami sebagai Wakil Rakyat Kabupaten Sukabumi, berharap tidak dilakukan dan kami akan menyampaikan aspirasi ini kepada DPR RI,agar nantinya bisa di perjuangkan oleh DPR-RI,saya rasa para anggota Dewan pun mempunyai semangat yang sama karena bantuan sosial ini namanya juga bantuan,masa harus kena pajak tutur Yuda kepada para awak media.
Di tempat yang sama,H.A. Sopyan Anggota DPR Propinsi Jawa barat, mengatakan sejak ada wacana itu, kami juga menyuarakan keras ke Pemerintah Pusat maupun ke DPR RI, kebetulan di DPR RI, sebetulnya lanjut Sopyan DPR RI, juga sangat prihatin dan akan menyuarakan Kepada Mentri Terkait masalah bantuan sosial mau dikenakan pajak.
Insyaallah kami di DPR Propinsi Jawa barat bersama teman teman DPR lainnya, satu Persepsi akan tetap satu suara untuk mempertahankan yang sekarang jadi wacana masalah bantuan sosial untuk di ambil pajaknya, dan kami tidak akan rela,dan "kami akan terus menyuarakan keras dengan rekan rekan DPR Propinsi Jawa barat,baik itu ke Pemerintah Daerah Propinsi Jawa barat maupun ke pemerintah pusat" pungkasnya.
OIS
