Agus Rachman Tegaskan Fasilitas Posyandu dan Perubahan Desil BPJS Agenda Krusial
SUKABUMI-Beritaekspos.com - Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Golkar, Agus Rachman, menyoroti kebutuhan fasilitas penunjang Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) serta keluhan masyarakat mengenai perubahan desil yang berkaitan dengan kepesertaan dan pelayanan kesehatan BPJS.
Kedua persoalan tersebut menjadi bagian dari aspirasi masyarakat yang diserapnya dalam kegiatan reses Masa Persidangan ke-1 Tahun Sidang 2026–2027, Minggu (1/11/2026).
Agus mengungkapkan, ketersediaan sarana kerja bagi kader Posyandu menjadi salah satu kebutuhan yang perlu mendapat perhatian.
Pasalnya, tugas dan tanggung jawab kader saat ini semakin luas, tidak hanya berkaitan dengan pelayanan masyarakat, tetapi juga mencakup administrasi dan penyusunan laporan kegiatan.
Menurutnya, fasilitas seperti laptop dan printer diperlukan untuk menunjang kelancaran pekerjaan kader, terutama dalam memenuhi kebutuhan pelaporan.
Dukungan peralatan tersebut dinilai penting agar pelaksanaan tugas Posyandu dapat berjalan lebih efektif.
“Untuk sementara, yang mereka butuhkan masalah fasilitas. Sekarang tugas Posyandu lebih dari tugas RW, sehingga mereka memerlukan alat untuk pelaporan, antara lain laptop dan printer,” ungkap Agus.
Meski demikian, ia memahami bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Karena itu, pengadaan fasilitas diharapkan dapat dilakukan secara bertahap melalui perencanaan yang matang, dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas pembangunan.
“Ya, kebutuhan mereka terpenuhi secara bertahap, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Di sisi lain, Agus turut menyoroti keluhan masyarakat mengenai perubahan desil kesejahteraan yang berdampak pada persoalan kepesertaan dan pelayanan BPJS.
Menurutnya, perubahan kategori tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama mengenai faktor yang menyebabkan status kesejahteraan seseorang mengalami kenaikan atau penurunan.
Ia menilai, pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pendataan dan indikator penentuan desil perlu diperkuat.
"Penjelasan yang memadai mengenai dasar penetapan kategori kesejahteraan menjadi penting agar masyarakat mengetahui penyebab perubahan status yang dialaminya," tuturnya.
Agus juga menaruh perhatian pada pesan yang disampaikan perwakilan Kementerian Sosial dalam pembahasan tersebut mengenai pentingnya menjaga kesehatan masyarakat.
Hal ini menjadi pengingat bahwa persoalan pendataan kesejahteraan dan akses pelayanan kesehatan perlu mendapat perhatian agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Berbagai aspirasi yang disampaikan dalam reses tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, baik dalam memenuhi kebutuhan sarana penunjang Posyandu maupun meningkatkan kejelasan informasi mengenai perubahan desil.
Dengan demikian, tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat dapat dilakukan secara terarah sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah.
Ois
