DPUTR Sukabumi Tampung Usulan Penanganan Bencana, Eksekusi Terkendala Keterbatasan BTT
SUKABUMI-Beritaekspos.com - Pemerintah Kota Sukabumi masih menghadapi kendala dalam merealisasikan sejumlah usulan penanganan dampak bencana dan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu).
Keterbatasan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) membuat berbagai kebutuhan masyarakat yang diajukan belum dapat segera ditindaklanjuti.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Sukabumi, Muhamad Sahid, mengungkapkan bahwa usulan penanganan bencana terus berdatangan hampir setiap pekan.
Usulan tersebut mencakup perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana hingga perbaikan rumah warga yang membutuhkan penanganan segera.
Menurutnya, seluruh usulan yang masuk saat ini masih dikumpulkan dan direkap sebagai bahan pengajuan anggaran BTT.
Namun hingga pertengahan tahun 2026, belum ada usulan yang dapat direalisasikan karena keterbatasan ketersediaan anggaran.
"Usulan BTT hampir setiap minggu masuk ke DPUTR. Saat ini kami tampung dan rekap untuk menjadi bahan pengajuan. Namun sampai sekarang belum ada yang bisa dieksekusi karena masih menunggu ketersediaan anggaran," ujar Sahid.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut berdampak pada tertundanya sejumlah kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan penanganan pascabencana.
Padahal, banyak usulan yang menyangkut kebutuhan dasar warga, termasuk perbaikan rumah yang mengalami kerusakan.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap menjalankan beberapa proyek infrastruktur yang dinilai memiliki tingkat urgensi tinggi.
Salah satunya adalah revitalisasi pedestrian di kawasan depan Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Polri dengan nilai anggaran sekitar Rp2,4 miliar.
Sahid mengatakan, proyek tersebut diprioritaskan karena kondisi trotoar yang ada dinilai belum representatif, sementara kawasan Setukpa menjadi salah satu titik dengan aktivitas dan mobilitas tinggi, termasuk kunjungan tamu dari berbagai daerah.
"Pedestrian itu merupakan kebutuhan di lapangan. Banyak tamu yang datang ke lingkungan pendidikan kepolisian dan kondisi trotoarnya memang perlu ditingkatkan. Karena itu kegiatan tersebut menjadi salah satu prioritas," katanya.
Selain proyek pedestrian, DPUTR juga akan merealisasikan pembangunan Jalan Prana di kawasan Perumahan Prana dengan anggaran sekitar Rp2,2 miliar.
Saat ini proses administrasi dan persiapan pekerjaan sedang berjalan dan ditargetkan memasuki tahap pelaksanaan fisik pada awal hingga pertengahan Juli 2026.
Pembangunan jalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas aksesibilitas warga serta mendukung kelancaran mobilitas di kawasan permukiman.
Di sisi lain, belum terealisasinya sejumlah usulan penanganan bencana dan rutilahu memunculkan perhatian mengenai kebutuhan penyeimbangan antara penanganan kondisi darurat masyarakat dengan pelaksanaan proyek pembangunan prioritas.
Pemerintah daerah pun masih berupaya mencari ruang fiskal agar kebutuhan penanganan dampak bencana dapat segera direalisasikan.
Ois
