Komisi 2 DPRD Kota Sukabumi Desak Pemerintah Gercep Tangani Rumah Roboh dan Perbaiki Jalan Bolong Bolong.
SUKABUMI-Beritaekspos.com - Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKS, Inggu Sudeni, menyoroti sejumlah persoalan mendesak mulai dari rumah roboh hingga infrastruktur jalan rusak yang dinilai membahayakan warga.
Inggu mengungkapkan, dirinya menerima laporan terkait rumah roboh milik Wendi, seorang juru parkir yang tinggal di Jalan Tipar, Gang Irawan, RT 04 RW 01, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang.
Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (2/4/2026) sekitar pukul 19.00 WIB.
Ia mengaku langsung mendatangi lokasi bersama Lurah Tipar, Cecep, dan tidak lama kemudian tim dari BPBD turut tiba.
“Kondisi rumah sudah sangat mengkhawatirkan,” ujar Inggu, Jumat (3/4/2026).
Sebagai tindak lanjut, Inggu menyebut telah berkoordinasi dengan pihak Dinas PUTR, khususnya bidang perumahan, guna mencari solusi penanganan.
Namun, ia mengungkapkan saat ini belum tersedia anggaran program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
“Anggaran Rutilahu belum ada. Kemungkinan baru bisa diakomodasi pada anggaran perubahan nanti,” katanya.
Ia menambahkan, kasus serupa tidak hanya terjadi di wilayah Tipar, tetapi juga ditemukan di Kecamatan Baros.
Karena itu, pihaknya di Komisi II DPRD akan terus mendorong pemerintah agar menjadikan persoalan ini sebagai prioritas.“Kami akan dorong agar ini segera ditangani karena sifatnya mendesak,” tegasnya.
Di sisi lain, korban berharap pemerintah dapat segera membantu membangun kembali rumahnya, setidaknya untuk tempat berlindung dari panas dan hujan.
Sejauh ini, bantuan darurat mulai berdatangan, termasuk dari BPBD berupa terpal, serta bantuan pribadi dari Inggu.
Tak hanya itu, Inggu juga menyoroti kondisi Jalan Ciaul Pasir yang mengalami kerusakan parah.
Ia menyebut telah terjadi insiden pengendara motor yang terjatuh dan mengalami luka di bagian wajah akibat jalan rusak tersebut.
“Ini harus segera diperbaiki karena sangat berbahaya, terutama bagi pengendara roda dua,” ujarnya.
Lebih lanjut, Inggu menegaskan bahwa keterbatasan anggaran saat ini membuat opsi anggaran perubahan menjadi satu-satunya harapan untuk percepatan pembangunan, termasuk perbaikan rumah tidak layak huni.
Ia pun mendesak DPUTR agar segera mengalokasikan anggaran parsial untuk menangani rumah-rumah rawan roboh.
Saat ini, DPRD menunggu komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama ketika dana transfer pusat mulai cair.
“Ketika TKD turun, infrastruktur harus langsung dibangun,” pungkasnya.
OIS
