Inggu Sudeni Soroti Infrastruktur Tak Jadi Prioritas APBD 2026 Kota Sukabumi
SUKABUMI, beritaekspos. com. --
Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi, Inggu Sudeni, mengkritik Pemerintah Kota Sukabumi yang dinilainya belum menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam perencanaan tahun anggaran 2026.
Kritik tersebut disampaikan Inggu kepada awak media saat diwawancarai, Minggu (25/1/2026).
Politisi Fraksi PKS itu menilai, hingga saat ini belum terlihat langkah konkret dan terukur dari Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dalam menangani persoalan infrastruktur, khususnya kondisi jalan rusak yang terus dikeluhkan masyarakat.
“Keluhan soal jalan rusak hampir merata di 33 kelurahan. Tapi sampai sekarang belum ada gebrakan nyata yang dirasakan masyarakat,” tegas Inggu.
Dia menambahkan, infrastruktur seharusnya menjadi kebutuhan dasar yang ditempatkan sebagai prioritas utama, bukan sekadar program pelengkap dalam pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya keberanian kepala daerah dalam menentukan skala prioritas anggaran.
“Infrastruktur itu kebutuhan dasar masyarakat. Harus ada keberanian menjadikannya prioritas utama,” ujarnya.
Inggu kemudian membandingkan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi yang dinilainya tegas memprioritaskan pembangunan infrastruktur, tercermin dari lonjakan anggaran pada sektor tersebut.
“Komitmen kepala daerah bisa dilihat dari postur anggarannya. Di Jawa Barat, peningkatan anggaran infrastruktur sangat jelas,” kata Inggu.
Sebaliknya, ia menilai postur APBD Kota Sukabumi belum menunjukkan peningkatan signifikan pada sektor infrastruktur, meski keluhan masyarakat terus bermunculan.
Tidak hanya soal anggaran, Inggu juga menyoroti minimnya keterbukaan pemerintah kota terkait data dan rencana strategis pembangunan infrastruktur.
Ia mengaku, hingga kini Komisi II DPRD belum mendapatkan gambaran jelas terkait program prioritas infrastruktur tahun 2026.
“Sebagai mitra DPUTR, kami belum memperoleh data dan rencana strategis yang rinci. Ini menyulitkan fungsi pengawasan DPRD,” ungkapnya.
Ia menegaskan, tanpa keterbukaan data dan perencanaan, pengawasan dan penganggaran tidak akan berjalan optimal.
Karena itu, Inggu berharap Pemerintah Kota Sukabumi lebih fokus, transparan, dan serius menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas nyata.
“Bukan sekadar wacana, tapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
OIS
