DPRD Dorong Pemerataan Status Honorer Usai Pelantikan 8.164 PPPK Paruh Waktu di Sukabumi
SUKABUMI, beritaekspos .com. -
Pelantikan 8.164 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Sukabumi kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian status bagi tenaga honorer.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PDI Perjuangan, H. Junajah Jajah Nurdiansyah, S.Pd, hadir langsung dalam agenda tersebut yang digelar di Lapang Cangehgar, Palabuhanratu, Kamis (4/12/2025).
Sebagai perangkat legislasi yang membidangi sektor perekonomian dan keuangan, Junajah menilai pengangkatan ribuan PPPK ini memiliki dampak luas terhadap kinerja pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan.
Banyak tenaga honorer yang selama ini menjadi tulang punggung kegiatan pembelajaran akhirnya mendapatkan status yang lebih pasti.
“Ini momentum penting bagi kabupaten kita. Ribuan tenaga honorer telah lama menjalankan tugas tanpa kejelasan status. Hari ini mereka resmi menjadi bagian dari ASN PPPK Paruh Waktu, dan ini patut diapresiasi,” ucapnya.
Ia menilai keputusan pengangkatan ini bukan hanya bentuk penghargaan atas masa pengabdian tenaga honorer, tetapi juga langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola kepegawaian daerah.
Kehadiran PPPK baru diharapkan mampu meningkatkan efektivitas layanan masyarakat serta memperkuat kualitas pendidikan.
Pelantikan ini sekaligus menjadi rangkaian peringatan HUT ke-54 KORPRI, HUT ke-80 PGRI, dan Hari Guru Nasional Tingkat Kabupaten Sukabumi.
Suasana haru dan bangga turut mewarnai prosesi saat ribuan honorer resmi mengucap sumpah jabatan.
Junajah juga menyampaikan bahwa perjuangan belum selesai. Masih banyak tenaga honorer yang menunggu kesempatan serupa.
Oleh karena itu, DPRD berkomitmen terus mengawal kebijakan kepegawaian agar formasi berikutnya dapat dibuka lebih luas.
“Kami akan terus mendorong pemerintah daerah agar penataan honorer tidak berhenti pada tahap ini. Mereka yang belum terkover juga harus diperjuangkan,” tegasnya.
Endang
