Bahas Dua Raperda, DPRD Kota Sukabumi Menggelar Rapat Paripurna
SUKABUMI," BERITAEKSPOS.COM -
Dengan agenda pemandangan umum fraksi dan jawaban Wali Kota Sukabumi terhadap pemandangan umum fraksi atas dua raperda. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi menggelar rapat paripurna Selasa (05/08/25).
Dua raperda itu yakni perubahan APBD 2025 pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
Rapat paripurna Pertama dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda dan langsung mendengarkan pemandangan umum dari sembilan fraksi atas dua raperda. Selanjutnya, Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menyampaikan jawaban atas pemandangan umum seluruh fraksi.
'' Kami menyampaikan ungkapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua fraksi, atas pemandangan umum yang telah disampaikan,'' ujar Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki Selasa (05/08/25).
Ia menanggapi pemandangan umum semua fraksi bahwa program, kegiatan, dan subkegiatan dalam rencana perubahan APBD 2025 tetap konsisten mendukung keterpaduan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Menurutnya Kebijakan ini , diarahkan pada efisiensi anggaran dengan pendekatan money follow program, memprioritaskan pelayanan dasar untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia.
"Khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kualitas pelayanan publik, dengan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel."paparnya.
Lebih lanjut Ia menyampaikan, Pemkot Sukabumi , melalui OPD dan pihak terkait akan memaksimalkan potensi PAD, termasuk sumber non-konvensional, dengan formulasi yang lebih baik untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
"Upaya ini dilakukan melalui analisis rasional, sesuai regulasi terbaru, dan memperhatikan kondisi ekonomi agar tidak membebani masyarakat, " ujarnya.
Ayep menuturkan, Salah satu strategi adalah pengembangan kota kreatif melalui kolaborasi dengan akademisi, pelaku usaha, komunitas kreatif, dan media untuk memasarkan produk dan jasa kreatif.
"Optimalisasi pendapatan daerah antara lain berupa digitalisasi transaksi pembayaran PBB P2, PBJT dan retribusi daerah."jelasnya.
Berikutnya, sambung Wali Kota, pengawasan secara intensif, dengan melakukan perjanjian kerja sama dan memberikan surat kuasa khusus kepada kejaksaan negeri untuk penyelesaian tunggakan pajak daerah.
"Selain itu penghapusan tunggakan denda PBB P2 melalui keputusan walikota dan kesepakatan bersama/pks/mou dengan BPN Kota sukabumi untuk updating data PBB P2 serta penyesuaian tarif retribusi daerah."paparnya.
Ayep mengungkapkan, Terkait raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, kami sependapat bahwa raperda ini merupakan langkah tepat untuk menangani permukiman kumuh secara holistik.
"Dengan pendekatan yang terstruktur, partisipasi aktif masyarakat dan pihak swasta melalui CSR serta pelaksanaan yang terencana. Serta dukungan regulasi yang kuat, yang pada akhirnya tercipta permukiman yang layak, kualitas hidup masyarakat meningkat, serta mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan dan sejahtera."ungkapnya.
Dalam upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh mencakup pengawasan dan pengendalian, pemberdayaan masyarakat, penataan ruang, peningkatan kualitas bangunan, mempertimbangkan pola kemitraan, dan pemanfaatan kearifan lokal.
'' Langkah kami selanjutnya adalah melakukan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP),''bebernya
Masih kata Ayep, memuat data kebutuhan rumah serta permukiman layak bagi masyarakat, pendataan tersebut juga melibatkan lembaga pemerintahan yang ada di wilayah yaitu kelurahan, RW dan RT.
"Sebagai langkah awal untuk mitigasi terjadinya kawasan perumahan dan permukiman kumuh di kota. Sekaligus sebagai langkah preventif dan korektif dalam menangani perumahan kumuh."ucapnya.
Ayep berharap, dengan Raperda ini dapat diimplementasikan dengan baik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak serta dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
(Ois)
