Pengangguran Tembus 8,34 Persen, Wali Kota Sukabumi Hidupkan Lagi BLK: Siapkan 1.000 Pencari Kerja Siap Pakai Setiap Tahun
SUKABUMI, BERITAEKSPOS.COM - Lonjakan angka pengangguran di Kota Sukabumi yang mencapai 8,34 persen, di atas rata-rata nasional, mendorong Pemerintah Kota untuk mengaktifkan kembali Balai Latihan Kerja (BLK). Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang guna menciptakan tenaga kerja yang siap bersaing di dunia industri.
Program reaktivasi BLK merupakan bagian dari program unggulan Wali Kota Sukabumi yang mulai dirancang sejak 2024 dan akan diterapkan penuh mulai 2025. Upaya ini juga mendapat dukungan kuat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Hal ini disampaikan oleh Endang Toib, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Sukabumi, saat ditemui di kantornya pada Rabu (2/7/2025).
“BLK sempat tidak aktif, tapi sekarang kita hidupkan kembali. Ini jadi tulang punggung dalam menekan angka pengangguran lewat pelatihan kerja yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan pasar,” ujar Endang.
Disnaker menargetkan setidaknya 1.000 peserta pelatihan setiap tahun, dengan 12 jenis pelatihan utama yang akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan tren kebutuhan industri.
Untuk tahap awal, Disnaker telah menyeleksi 100 peserta berusia maksimal 25 tahun. Pelatihan difokuskan pada sektor-sektor dengan peluang kerja tinggi, seperti
Barista kopi, bekerja sama dengan Sunda Coffee.
Menjahit dan tata kecantikan, bermitra dengan SMK Negeri 3 Sukabumi
Desain grafis dan digital marketing, berkolaborasi dengan LPK Hidayatul Muta’alimin.
“Minat masyarakat sangat tinggi, tapi kami seleksi secara ketat. Hanya peserta yang lolos uji kompetensi yang bisa lanjut ke pelatihan intensif. Misalnya, pelatihan barista hanya menerima 10 peserta terbaik,” jelas Endang.
Selain pelatihan, Disnaker Kota Sukabumi juga rutin menggelar job fair yang melibatkan berbagai perusahaan besar, termasuk dari sektor perbankan, ritel, dan telekomunikasi.
Kegiatan job fair dilaksanakan di berbagai lokasi strategis, termasuk di lingkungan sekolah kejuruan seperti SMK Pasim, dengan keterlibatan aktif dunia usaha.
“Kami fasilitasi dari pendaftaran online hingga tahapan seleksi administratif. Tapi proses wawancara tetap dilakukan oleh perusahaan. Disnaker hanya berperan sebagai jembatan antara pencari kerja dan dunia industri,” terangnya.
Informasi job fair disebarluaskan melalui berbagai kanal, termasuk media sosial. Tak hanya job fair lokal, banyak pencari kerja asal Sukabumi juga difasilitasi untuk mengikuti job fair di luar kota, seperti di Bandung.
Pemerintah juga memberi perhatian khusus terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Disnaker berperan dalam pengawasan dan pembinaan, sementara teknis penempatan menjadi tanggung jawab perusahaan pemberangkatan.
“Kami sudah menangani tiga kasus pekerja migran bermasalah di Arab Saudi. Kami juga mengirimkan surat resmi ke BP2MI sebagai bentuk intervensi pemerintah daerah,” tutur Endang.
Meski begitu, bila pekerja migran harus dipulangkan sebelum kontrak selesai, biaya tiket tidak ditanggung pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab sponsor. Disnaker hanya memfasilitasi proses penjemputan jika pekerja telah kembali ke Tanah Air.
Endang menyampaikan optimisme bahwa dengan sinergi pelatihan BLK, program job fair, dan kolaborasi lintas sektor, angka pengangguran di Kota Sukabumi bisa ditekan secara bertahap dalam lima tahun ke depan.
“Kalau pelatihan dijalankan konsisten, anggaran disesuaikan kebutuhan, dan difokuskan pada warga lokal, hasilnya akan terasa. Masyarakat bisa punya keahlian dan siap masuk ke dunia kerja,” pungkasnya.
Reporter: Nald
