Kartu BPJS APBD Ditutup Sementara Pemda Garut
GARUT, beritaekspos.com -
Operator Pelayanan Lapad Ruhama Kabupaten Garut dengan nama samaran (Adam) saat ditemui Awak media dikantornya yang berdekatan dengan Kantor PKH Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Rabu, 16 Juni 2021. Pukul 14.30 WIB.
Saat koordinasi untuk mekanisme terkait warga masyarakat yang belum masuk DTKS dan hanya memiliki surat keterangan tidak mampu (SKTM), yang sedang mengalami perawatan disalah satu rumah sakit swasta di Kabupaten Garut, karena tidak punya BPJS kesehatan.
Sementara untuk pembuatan kartu BPJS kesehatan dari bantuan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Garut bersumber dari APBD, menurut salah satu petugas pelayanan Lapad Ruhama mengatakan, "Saat ini APBD Kabupaten Garut, untuk pembuatan BPJS sudah ditutup sementara sejak Agustus 2020", ungkapnya.
Sudah saya sarankan kepada TKSK tingkat Kecamatan, sebaiknya bagi masyarakat yang darurat sakit sebaiknya daftar BPJS mandiri terlebih dahulu untuk lebih cepat, karena APBD Kabupaten Garut sudah tidak ada. Selajutnya nanti dimigrasi ke BPJS APBD, ujarnya sambil mengetuk-ngetuk meja dengan pena, secara tegas.
Hal senada disampaikan pula oleh petugas Lapad Ruhama ada Tujuh Ratus (700) orang yang sudah mengajukan BPJS sejak 2020 tetapi belum bisa dilayani karena Anggarannya tidak ada, tandasnya.
"Ditempat terpisah Keluraga pasien Elis mengatakan, di RSUD dr Slamet Garut kata petugas IGD sudah penuh banyak yang terpapar Covid-19, jadi akhirnya mencari rumah sakit yang bisa menerima. singkatnya"
Saat menemui dan memberikan SKTM kepada petugas pelayanan medis. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) saat ini sudah tidak berlaku lagi bila masuk rumah sakit, ucap petugas kesehatan, sekarang harus pakai BPJS. Pungkasnya
"(Tolong Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut Yang Terhormat, DPRD Provinsi, maupun (DPR- RI) Pusat, seringlah silaturahmi masuk rumah sakit, masyarakat dan para tenaga kesehatan Non PNS mohon diperhatikan, Anggaran untuk kesehatan masyarakat mohon ditingkatkan, disertai pengawasan)"
(Beni)
