Inggu Sudeni Soroti Kualitas Jalan Perana dan Penggunaan Anggaran BTT
SUKABUMI-Beritaekspos.com - Kondisi Jalan Perana yang baru selesai dibangun mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Kota Sukabumi Fraksi PKS Komisi 2 Inggu Sudeni.
Selain mempertanyakan kualitas pekerjaan yang ditandai munculnya sejumlah retakan, ia juga mengingatkan pemerintah agar penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) tetap menjaga fungsi utamanya untuk menghadapi kondisi darurat.
Inggu menilai munculnya retakan pada ruas jalan yang baru dibangun merupakan persoalan yang tidak semestinya terjadi.
Terlebih, menurutnya, kualitas pekerjaan harus sebanding dengan besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah.
“Jalan ini baru dibangun dan hari ini baru diresmikan oleh Pak Wali. Tapi ada beberapa retakan di ruas jalan dan retakannya kalau menurut saya fatal,” kata Inggu, usai mendampingi Wali Kota Ayep Zaki, Sabtu (22/8).
Ia menyoroti khusus retakan yang berada di depan sekolah Pasim. Menurutnya, kondisi tersebut tidak cukup hanya diperbaiki secara permukaan, tetapi bagian yang bermasalah harus dibongkar dan dikerjakan ulang agar tidak menjadi titik kerusakan baru.
Kekhawatiran itu semakin besar karena kondisi drainase di kawasan tersebut dinilai belum optimal.
Saat musim hujan, limpasan air berpotensi masuk ke badan jalan sehingga dapat mempercepat kerusakan apabila kondisi retakan tidak segera ditangani.
Inggu juga menyoroti mekanisme penganggaran pembangunan Jalan Perana yang disebut menggunakan BTT melalui pergeseran anggaran parsial.
Ia menjelaskan, mekanisme tersebut memang tidak melalui proses pembahasan bersama DPRD seperti penganggaran reguler.
Namun demikian, ia menegaskan penggunaan BTT harus tetap memperhatikan tujuan dasar anggaran tersebut, yakni memastikan pemerintah memiliki kemampuan menghadapi keadaan darurat yang sewaktu-waktu menimpa masyarakat.
Menurut Inggu, pemerintah memang telah melakukan konfirmasi kepada Bappeda dan mendapatkan penjelasan bahwa penggunaan BTT tersebut masih sesuai ketentuan.
Kendati demikian, kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh membuat fungsi kedaruratan BTT terabaikan.
“Jangan sampai dihabiskan hanya untuk digeser ke infrastruktur. Ada kedaruratan lain, seperti rumah warga yang kebakaran, roboh, dan lain-lain. Itu tanggung jawab kita,” tegasnya.
Ia menyebut informasi yang diketahuinya, saldo BTT berada di kisaran Rp600 juta dari alokasi sekitar Rp10 miliar.
Kondisi tersebut menurutnya perlu menjadi perhatian karena Kota Sukabumi masih menghadapi potensi bencana, termasuk status siaga darurat kekeringan.
Karena itu, Inggu meminta pemerintah tidak hanya mengejar percepatan pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan kualitas pekerjaan serta menjaga ketersediaan anggaran untuk menghadapi kebutuhan darurat masyarakat.
Ois
