Rakerda PAN Kota Sukabumi, Bobby Minta PAN Bersama Pemerintah Kawal Pembangunan Kota Sukabumi
SUKABUMI-Beritaekspos.com - Pemerintah Kota Sukabumi dan Partai Amanat Nasional (PAN) dinilai memiliki semangat yang sama dalam mengutamakan kepentingan masyarakat.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PAN Kota Sukabumi yang mengusung tema "Bantu Rakyat" di Gedung Juang 45, Minggu (5/7/2026).
Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana yang hadir mewakili Wali Kota Sukabumi menyampaikan, tema tersebut selaras dengan arah pembangunan yang sedang dijalankan Pemerintah Kota Sukabumi.
Dia menambahkan, berbagai program pemerintah saat ini difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari penanganan pengangguran melalui penempatan tenaga kerja ke luar negeri, penguatan UMKM, hingga Program Beasiswa Bercahaya bagi warga yang ingin melanjutkan pendidikan.
"Semangat 'Bantu Rakyat' yang diusung PAN sejalan dengan program Pemerintah Kota Sukabumi. Seluruh kebijakan yang kami jalankan bermuara pada kepentingan masyarakat," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama dia juga mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus DPD PAN Kota Sukabumi yang baru dilantik.
Lebih lanjut dia mengatakan, kepengurusan yang baru saja terbentuk mampu menjaga soliditas organisasi sekaligus memperkuat kontribusi bagi pembangunan daerah.
Terlepas adanya kebijakan efisiensi anggaran, Bobby menegaskan pemerintah tetap berupaya menghadirkan berbagai program yang bermanfaat melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti sektor perbankan, dunia usaha, hingga lembaga filantropi.
Menurutnya, pembangunan tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai elemen masyarakat.
"Pemerintah akan terus membuka ruang kolaborasi dengan semua pihak yang memiliki tujuan yang sama, yakni membantu masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik," katanya.
Bobby menambahkan, hubungan antara pemerintah daerah dan partai politik selama ini berjalan harmonis. Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi modal penting dalam menyusun berbagai kebijakan dan pembahasan peraturan daerah yang berpihak kepada masyarakat.
OIS
