Pemprov Jabar Verifikasi Data ASN Terduga Judi Online, Sanksi Menanti Jika Terbukti
SUKABUMI-Beritaekspos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih melakukan verifikasi terhadap data aparatur sipil negara (ASN) yang diduga terlibat dalam aktivitas judi online. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran didasarkan pada fakta sebelum dijatuhkan sanksi disiplin.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, informasi yang diterima pemerintah masih memerlukan proses pemeriksaan secara menyeluruh. Karena itu, pihaknya belum dapat menyimpulkan adanya pelanggaran maupun mengumumkan identitas ASN yang diduga terlibat.
"Kami sedang melakukan pengecekan dan cross-check terhadap seluruh data yang ada. Apabila nantinya terbukti melanggar disiplin sebagai ASN, tentu akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Herman usai menghadiri pelantikan pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Sukabumi di SMA Praditya Adhigana Global School, Kota Sukabumi, Rabu (15/7/2026).
Menurut Herman, penerapan hukuman disiplin akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Ia menegaskan, Pemprov Jawa Barat berkomitmen menegakkan aturan secara objektif tanpa mengabaikan hak setiap ASN untuk menjalani proses pemeriksaan.
Proses penanganan kasus tersebut saat ini berada di bawah koordinasi Inspektorat Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi bahan laporan kepada Gubernur Jawa Barat sebelum diputuskan langkah lebih lanjut.
Herman juga mengungkapkan bahwa data awal yang diterima berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Oleh karena itu, diperlukan pendalaman serta koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan validitas informasi.
Terkait jumlah ASN yang masuk dalam daftar pemeriksaan, Herman belum bersedia mengungkapkannya karena proses verifikasi masih berlangsung.
Ia memastikan, arahan Gubernur Jawa Barat adalah agar setiap pelanggaran disiplin ditangani secara tegas. Namun, seluruh tindakan harus tetap mengikuti prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
"Yang terpenting saat ini adalah memastikan semua data valid. Setelah proses pemeriksaan selesai, baru dapat ditentukan siapa yang terbukti melanggar beserta tingkat pelanggarannya," pungkas Herman.
Ois
