Musrenbang Kota Sukabumi 2027 Disepakati, Fokus Infrastruktur hingga Pengentasan Pengangguran
SUKABUMI-Beritaekspos.com.- Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki menegaskan adanya keselarasan antara pandangan legislatif dan eksekutif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027.
Ia menyebut, sambutan Ketua DPRD yang disampaikan dalam forum tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah daerah dalam merancang pembangunan ke depan.
“Kita sepakat, Musrenbang kali ini saya hadir langsung mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota. Ini bagian dari memastikan aplikasi dan realisasi program di 2027 dan berlanjut ke 2028,” ujarnya.
Menurut Ayep Zaki, fokus pembangunan pada Musrenbang kali ini diarahkan pada sektor-sektor strategis, seperti infrastruktur, penanganan kemiskinan, stunting, serta pengangguran.
Selain itu, pemerintah juga mulai mendorong pengembangan kawasan ekonomi baru sebagai upaya memperkuat pertumbuhan daerah.
“Tantangan ke depan bisa kita hadapi, terutama jika dukungan fiskal seperti TKD dapat terealisasi optimal,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Hasan Asari, menegaskan bahwa Musrenbang tingkat kota merupakan tahapan krusial dalam memastikan arah pembangunan berjalan terukur dan tepat sasaran.
“Musrenbang ini adalah puncak dari seluruh rangkaian perencanaan yang dimulai dari tingkat warga, kelurahan, kecamatan hingga forum perangkat daerah,” jelasnya.
Ia menyampaikan, pemerintah saat ini tengah merumuskan kebijakan prioritas yang tidak hanya bersifat populis, tetapi juga berorientasi pada pencapaian indikator makro daerah.
“Kita menargetkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, pengendalian rasio gini, serta penanganan stunting. Semua program harus berdampak langsung pada indikator tersebut,” paparnya.
Hasan juga menekankan pentingnya pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami ingin setiap program itu katara, karasa, karampa, dan katarima. Artinya terlihat, terasa manfaatnya, bisa dirasakan langsung, dan diterima oleh masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja.
“Ketika infrastruktur dibangun, terjadi perputaran ekonomi, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga distribusi material,” ungkapnya.
Ia menambahkan, berbagai persoalan seperti pengangguran, rumah tidak layak huni, hingga akses air bersih telah dipetakan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga intervensi kebijakan dapat dilakukan lebih tepat sasaran.
“Tantangan itu sudah terdata dengan baik, sehingga langkah penanganannya bisa lebih efektif,” imbuhnya.
Di sisi lain, Hasan juga menyoroti pentingnya transparansi di tengah derasnya arus informasi.
“Melalui forum ini, masyarakat diharapkan memahami proses perencanaan dan kebijakan yang diambil, sehingga apa yang dilakukan pemerintah dapat diterima dan didukung publik,” pungkasnya.
Ois
