Kunjungan 14 Dubes, Rojab Asy'ari: Baik Tapi Picu Polemik di Masyarakat
SUKABUMI-Beritaekspos.com - Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PDIP, Rojab Asy'ari, menilai kegiatan forum diplomatik yang menghadirkan sejumlah duta besar di Kota Sukabumi merupakan langkah positif, namun di sisi lain memicu pro dan kontra di tengah masyarakat.
Menurut Rojab, kegiatan tersebut terkesan hanya bersifat seremonial atau “show on” karena tujuan utamanya dinilai belum tersampaikan secara jelas kepada publik.
“Kegiatannya baik, tapi di masyarakat muncul friksi-friksi karena tujuan yang hendak dicapainya juga perlu diluruskan lagi,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).
Ia menjelaskan, jika target kegiatan diarahkan pada kerja sama internasional, maka proses yang harus dilalui tidaklah sederhana dan membutuhkan waktu panjang.
“Jangan dipikir kalau betul ada kerja sama, prosesnya juga makan waktu dan cukup terjal,” tambahnya.
Rojab juga menyoroti meskipun kegiatan tersebut diklaim bersifat informal, namun dalam praktiknya tetap membawa simbol-simbol pemerintahan. Ia mencontohkan pelaksanaan kegiatan di Gedung Juang yang bertepatan dengan momentum Hari Jadi ke-112 Kota Sukabumi, serta penggunaan anggaran daerah.
“Momentumnya bersamaan dengan hari jadi kota dan ada penggunaan APBD sekitar Rp200 juta,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa setiap kegiatan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.
Lebih lanjut, Rojab juga menyinggung pemilihan negara yang diundang dalam forum tersebut. Ia membandingkan dengan Konferensi Asia Afrika 1955, yang melibatkan negara-negara dengan kedekatan historis dengan Indonesia.
“Tahun 1955 ada Konferensi Asia Afrika. Seharusnya yang diundang memiliki kedekatan histori dengan Indonesia,” ungkapnya.
Menurutnya, tujuan kegiatan diplomatik tidak hanya berfokus pada kerja sama ekonomi dan investasi, tetapi juga harus mengedepankan nilai persatuan dan kesatuan antarbangsa, terutama di tengah kondisi geopolitik global yang memanas.
Untuk meredam polemik yang berkembang di masyarakat, DPRD Kota Sukabumi telah memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) guna meminta penjelasan terkait kegiatan tersebut.
“Sekda menjelaskan bahwa kegiatan ini bersifat informal dan memang menggunakan dana APBD. Sehingga tidak ada dasar hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk menjalin kerja sama antar pemerintah (G to G),” pungkasnya.
Ois
