Mensos Janjikan 5,9 Juta KPM Baru, Menerima Bansos Covid-19
BERITAEKSPOS.COM - Sesuai arahan Presiden, Kementerian sosial (Kemensos) telah menyusun berbagai program bantuan sosial (bansos) untuk mengurangi dampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.
Untuk keperluan itu Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,08 triliun. Kata mensos dalam jumpa pers dengan media di bertempat di Surakarta Surabaya, dilansir dari sumber media Berita satu. Com. Selasa 20 Juli 2021.
Menteri sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta masyarakat agar tenang karena dalam masa kedaruratan, Pemerintah menyalurkan bantuan cukup beragam untuk masyarakat. Ungkapnya
"Program bansos yang terbaru atau usulan tambahan adalah kebijakan untuk memberikan bantuan kepada 5,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)"
“Mereka ini sama sekali baru, datanya dari Pemerintah Daerah yang nanti akan kita proses, bantuannya sebesar Rp 200.000, per KPM per bulan selama (6 Bln) Juli-Desember 2021"
Selain itu, kebijakan baru yang diluncurkan dalam rangka mengurangi beban masyarakat bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat adalah penyaluran beras.
Kemensos menyalurkan bantuan beras sebesar 5 kg khusus disalurkan untuk pekerja sektor informal terdampak pandemi di jawa-bali, yakni zona pemberlakuan PPKM darurat.
Menurutnya para penerima adalah pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya, yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktivitas.
Selain itu kemensos menyiapkan total 2.010 ton beras yang dikemas per paket sebesar 5 kg, nantinya paket beras seberat 5 kg ini kami serahkan kepada kepala-Kepala Daerah"
Selajutnya Mensos pun meminta kepada para pendamping PKH agar terus mengawal dan jika ada kendala segera diatasi agar warga segera menerima bansos. Ujarnya
“Tugas pendamping itu membantu warga agar mendapatkan bansos sesuai dengan haknya dan jika ada kendala tolong dibantu” Pungkasnya
Salah satu aktivis sosial lulusan Jayabaya, Kamal Majid, SH. Mendorong untuk Kementerian Sosial, dan Kementerian Keuangan segera mengevaluasi kepihak terkait dari dana triliunan yang digelontorkan untuk warga yang terdapak Covid-19.
"Kenapa Data Kemensos BST yang dulu menerima banyak menghilang, tanyanya, selain itu kartu BPNT jumlah cairnya berbeda-beda tiap KPM, penerima PKH cairnya tidak tepat, migrasi kartu BPNT Bank BNI ke Bank Mandiri banyak kendala, banyak warga yang tidak menerima kembali. Ungkapnya
Sesuai fakta lapangan warga tidak mampu tersebut awalnya menerima, sekarang tidak, dan kenapa Aplikasi SIKS- Ng Dtks Kemensos berubah-rubah, ada apa yang sebenarnya, sehingga warga yang benar-benar tidak mampu untuk diajukan kembali tidak lagi mendapatkan haknya. Tandasnya
(Beni)
