Breaking News

Dampak Verpal Bansos Covid-19 Basis DTKS', Kemensos RI Harus Bertanggung Jawab




GARUT, beritaekspos.com -
Pelaksanaan penyaluran BST Kemensos RI tahap ke dua belas bulan April tahun 2021, terlihat sepi penerima tidak seperti biasanya, bertempat di Kantor Pos Banyuresmi, Jln KH. Hasan Arief, Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Selasa 13/04/2021.

Penerima Bansos Covid-19, BST Kemensos RI Bulan April 2021 ditingkat Kecamatan Banyuresmi berjumlah 207 KPM, sementara ini ada 844 KPM berkurang dari Bulan sebelumnya.

Kepala KPC Banyuresmi PT. Pos Indonesia (Persero) H. Agus Dudung, “Menjelaskan
Penyaluran Kemensos tahap Ke- 12 mengalami pengurangan 844 KPM”, awalnya tahap Ke- Sebelas berjumlah 1.051 KPM, sekarang tahap Ke- 12 menjad 207 KPM. “ucapnya.

Menurutnya, untuk tiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima uang nominal Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah), sementara ini, sesuai data diterima untuk wilayah Kecamatan Banyuresmi, penerima BST Kemensos RI Bulan April Tahun 2021 untuk tiap Desa antara lain; 

Desa Cipicung 21 KPM, Desa Sukaratu 20 KPM Desa Cimareme 6 KPM, Desa Karyasari 5 KPM, Desa Dangder 10 KPM, Desa Pamekarsari 13 KPM, Desa Bagendit 9 KPM, Desa Sukamukti 22 KPM, Desa Sukaraja 7 KPM, Desa Sukalaksana 4 KPM, Desa Karyamukti 14 KPM, Binakarya 15 KPM, Desa Sukasenang 27 KPM, Desa Sukakarya 13 KPM, Desa Banyuresmi 21 KPM, Total (207) KPM.

Sementara BST Kemensos RI berjumlah bulan lalu berjumlah (1.051) KPM antara lain; Desa Binakarya 76 KPM, Desa Cipicung 78 KPM, Desa Dangder 88 KPM, Desa Cimareme 65 KPM, Desa Sukaratu 54 KPM, Desa Pamekarsari 59 KPM, Desa Sukasenang 85 KPM, Desa Karyasari 39 KPM, Desa Bagendit 70 KPM, Desa Banyuresmi 96 KPM, Desa Sukamukti 72 KPM, Desa karyamukti 74 KPM, Desa Sukalaksana 65 KPM, Desa Sukaraja 54 KPM, dan Desa Sukakarya 76 KPM.

Ditempat terpisah melalui pesan Whatsapnya, Kepala Kantor Pos Kabupaten Garut Andrianto menyampaikan, terkait alokasi yang berkurang itu wewenang Kemensos, karena Pos hanya sebagai penerima tugas saja. Jadi berapapun data yang diberikan itu yang akan kita salurkan kepada KPM sesuai data yang kita diterima dari Kemensos, ungkapnya

"Sementara saat diminta informasi total KPM untuk keseluruhan Kabupaten Garut data yang sebelumnya dan sesudahnya, pihaknya kantor pos Pusat Kabupaten Garut belum menjawabnya"

Selain itu mengenai jumlah BST Kemensos berkurang, Kordinator program sembako Kabupaten Garut Wina Winarti, SE, menyampaikan," ya memang dari kemensosnya seperti itu, saya kurang mengetahui terkait BST, tapi setelah ada penjelasan dari pos, memang alokasi dari kemensosnya berkurang. Saya hanya penyampai informasi, bukan pengambil kebijakan, tandasnya.

Sementara Kesra Kecamatan Banyuresmi Neng Erna, SE, menyampaikan untuk penyaluran BST Kemensos Bulan April 2021 berkurang, menurut informasi dari pendamping Dinas sosial karena proses verivikasi dan validasi data penerima Bansos masih dalam proses, ujarnya.

"Koordinator Ketua RW Desa Bagendit Beni Nugraha, AMD KD, mengatakan setelah banyak bertanya-tanya kepihak Intansi terkait dan dinas yang dianggap berwenang jawabanya berbeda-beda"

Maka Saya berasumsi penyebab BST Kemensos RI berkurang, program BPNT yang tidak cair, atau cair tidak sesuai bulan yang diharuskan, mungkin karena Anggaran dananya tidak ada, mungkin Negara sedang krisis, atau alasan lain yang tidak disampaikan secara terbuka bagi KPM, ungkapnya

Dengan berbagai kebijakan Pemerintah Pusat, dan mekanisme yang tidak jelas, dapat mengorbankan pengurus yang ada dibawah untuk tingkat Rw, dan Rt, karena pihak pengurus yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tidak mendapat penjelasan atau kepercayaan dari pihak terkait, untuk menjelaskan kepada masyarakat, imbuhnya

"Terlalu banyak sistem yang tidak transparan mekanismenya bagi masyarakat awam bahkan pengurus sekalipun"

Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo menganjurkan bagi RT-RW untuk mengajukan warganya dalam melaksanakan program bantuan sosial untuk mendapatkan bantuan Covid-19, tetapi nyatanya sangat sulit untuk memperbaiki data. Saat tidak ada bantuan atau tidak cair, alasannya dari sejak Agustus 2020 klasik, sedang ferivikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), imbuhnya

Maka dari itu kami berharap pihak Kementrian Sosial dan Dinas Sosial ikut bertanggung jawab serta memberikan akses kepada para ketua Rw atau RT untuk biasa memperbaiki data warganya yang bermasalah, jangan asal pending atau blokir bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) khususnya Bansos Covid-19, BPNT migrasi ke Bank mandiri atau program sosial lainnya. Pungkasnya.

(Beni)

|| BACA JUGA BERITA LAINNYA ||