Ayep Zaki Optimistis Defisit APBD Rp110 Miliar Bisa Segera Teratasi
SUKABUMI-Beritaekspos.com - Pemerintah Kota Sukabumi optimistis persoalan defisit anggaran lebih dari Rp100 miliar dapat diselesaikan melalui usulan kepada pemerintah pusat.
Pemkot bahkan telah menyampaikan surat pengajuan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan akan mengawal proses tersebut hingga ada kepastian keputusan.
Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, mengatakan usulan yang disampaikan pemerintah daerah nilainya diperkirakan mencapai Rp110 miliar.
Namun, kepastian mengenai besaran anggaran yang akan disetujui baru dapat diketahui pada Maret 2027 mendatang.
Menurutnya, seluruh pandangan fraksi DPRD pada prinsipnya menunjukkan perhatian yang sama terhadap kondisi fiskal daerah.
Terlebih, kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) membuat ruang anggaran semakin terbatas sehingga diperlukan kehati-hatian dalam menentukan kebijakan belanja maupun pembiayaan.
"Saya secara prinsip sangat setuju dengan kehati-hatian. Situasi anggaran sekarang cukup minim akibat efisiensi TKD. Semua pandangan fraksi menggambarkan pentingnya kehati-hatian dalam mengelola anggaran," ujarnya.
Terkait sorotan fraksi terhadap rencana pinjaman sebesar Rp89 miliar, Ayep menegaskan bahwa kemampuan pembayaran cicilan harus diperhitungkan secara matang.
Kendati demikian, dia mengaku optimistis karena perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tunai menunjukkan tren peningkatan dari 2024, 2025 hingga 2026 yang berada di angka Rp170 miliar.
Bahkan, pada 2027 mendatang PAD tunai diyakini kembali mengalami kenaikan. Ayep menyebut, potensi peningkatan PAD masih terbuka lebar.
Sejumlah sektor yang dinilai dapat dioptimalkan di antaranya opsen pajak, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), serta retribusi daerah.
Selain itu, pembenahan dan penyelesaian sejumlah pasar juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Pasar Pelita, Pasar Gudang, dan Pasar Degung menjadi beberapa sektor yang diproyeksikan dapat memperkuat penerimaan PAD tunai.
"Masih banyak ruang yang bisa kita optimalkan. Dari opsen, PBB-P2, PBJT, retribusi, termasuk pembenahan Pasar Pelita, Pasar Gudang dan Pasar Rejowinangun. Ini akan menjadi tambahan PAD tunai kita," jelasnya.
Mengenai defisit anggaran, Ayep menegaskan kondisi tersebut bukan disebabkan buruknya kinerja pemerintah daerah.
Sebaliknya, menurut dia, kinerja pemerintah justru menunjukkan peningkatan, terutama dalam pencapaian PAD tunai.
Persoalan fiskal saat ini juga dipengaruhi penundaan pembayaran sejumlah penerimaan yang seharusnya masuk ke kas daerah.
Salah satu yang disorot adalah piutang pembayaran dari BPJS Kesehatan sebesar Rp42 miliar.
Ayep menyebut, apabila tagihan tersebut segera dibayarkan, penerimaan daerah akan meningkat secara signifikan.
Karena itu, pihak eksekutif akan terus melakukan komunikasi dan melobi pihak BPJS Kesehatan agar kewajiban pembayaran tersebut segera direalisasikan.
"Kalau tagihan BPJS sebesar Rp42 miliar itu dibayarkan, kita bisa loncat. Jadi uangnya ada, hanya terjadi penundaan pembayaran. Saya akan terus melobi agar piutang tersebut segera dibayarkan," ungkapnya.
Ia menjelaskan, PAD tunai memiliki arti penting karena merupakan penerimaan riil yang dapat dipantau dan digunakan langsung untuk membiayai kebutuhan belanja pemerintah daerah.
Sementara itu, persoalan defisit harus dilihat secara menyeluruh karena berkaitan dengan kemampuan fiskal daerah dan kebijakan transfer pemerintah pusat.
Ayep berharap usulan penanganan defisit tersebut dapat direalisasikan pemerintah pusat. Pasalnya, apabila tidak ada dukungan penyelesaian, kondisi keuangan daerah akan semakin berat dan berpengaruh terhadap pelaksanaan program pemerintahan.
Ia juga menilai persoalan efisiensi anggaran dan tekanan fiskal tidak hanya dialami Kota Sukabumi, tetapi menjadi tantangan bagi daerah-daerah lainnya.
Terkait pandangan fraksi mengenai persoalan tata ruang, termasuk masukan dari Fraksi PKS, Ayep menyatakan seluruh catatan dan masukan DPRD akan ditindaklanjuti melalui pembahasan teknis antara tim eksekutif dan legislatif.
Ia menegaskan, prinsip kehati-hatian dan kepentingan masyarakat luas tetap menjadi pertimbangan utama dalam pembahasan kebijakan daerah.
Ois
