12 Pas Kota Sukabumi Naik Kelas, Tak Sekadar Berbagi tetapi Dorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat
SUKABUMI-Beritaekspos.com - Program Ayo Waktuna Berbagi Berkah 12 Pas yang digulirkan Pemerintah Kota Sukabumi terus mengalami pengembangan.
Tidak lagi sebatas memberikan bantuan uang tunai dan sembako, program tersebut kini diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan modal usaha, perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), hingga dukungan sarana usaha bagi pelaku UMKM.
Hingga akhir 2026, program yang menjadi salah satu inovasi sosial Kota Sukabumi itu telah memasuki episode ke-26 hingga ke-27 pada putaran kedua. Sebelumnya, putaran pertama telah menjangkau seluruh 33 kelurahan di Kota Sukabumi.
Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi, dr Lulis Delawati menjelaskan, sejak Februari 2026, pelaksanaan 12 Pas mulai diperluas dengan menghadirkan skema pemberian modal usaha dalam bentuk barang.
"Sasaran utamanya adalah masyarakat usia produktif yang telah memiliki usaha UMKM serta penyandang disabilitas yang membutuhkan dukungan untuk mengembangkan aktivitas ekonominya," kata Lulis, Senin (9/11).
Dia juga mengatakan, pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat agar tidak terus bergantung pada bantuan sosial, melainkan memiliki kesempatan untuk meningkatkan penghasilan dan mencapai kemandirian ekonomi.
Meski demikian, bantuan uang tunai dan sembako tetap dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan sosial pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang sudah tidak memungkinkan untuk produktif, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas tertentu.
"Ke depan, kita berharap ada graduasi secara ekonomi. Masyarakat bisa mandiri secara ekonomi dan tentunya ini dapat berkontribusi untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Sukabumi," ungkapnya.
Tidak berhenti pada bantuan sosial dan pemberdayaan usaha, inovasi 12 Pas juga dikembangkan melalui program Ayo Waktuna Ngawangun Imah, yakni upaya memperbaiki rumah tidak layak huni.
Saat ini, sebanyak 31 rumah di Kelurahan Cisarua tengah dibenahi. Program tersebut memiliki rencana penanganan hingga 80 rumah di wilayah yang sama.
Kelurahan Cisarua diprioritaskan karena berdasarkan data PPTR, kawasan tersebut tercatat memiliki jumlah rumah tidak layak huni paling banyak di Kota Sukabumi.
"Pelaksanaan perbaikan rumah tersebut turut memperoleh dukungan bantuan dari Budha Tsuchi, yang diproyeksikan berlanjut hingga 2027," kata Lulis.
Di sektor sanitasi, program 12 Pas juga bersinergi dengan Pemberdayaan Nasional Madani (PMM) untuk membantu perbaikan jamban. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 22 jamban telah mendapatkan penanganan.
Sementara untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat kelurahan, pemerintah juga mengembangkan bantuan gerobak UMKM.
Sarana usaha tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha kecil dalam menjalankan aktivitas ekonomi sekaligus memperluas kesempatan berusaha.
Menariknya, pelaksanaan 12 Pas melibatkan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah yang turun dari rumah ke rumah untuk melihat kondisi masyarakat sekaligus mengidentifikasi kebutuhan secara nyata.
Dari kegiatan kunjungan tersebut, penanganan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada urusan sosial.
Ketika ditemukan anak yang putus sekolah, Wali Kota mengarahkan agar mereka dapat melanjutkan pendidikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan program Paket A, B, maupun C.
Begitu pula ketika ditemukan warga usia produktif yang belum memiliki pekerjaan, pemerintah mengarahkan agar mereka dapat diikutsertakan dalam program pemberdayaan dan kesempatan kerja, termasuk melalui program PMI sebagaimana disampaikan dalam wawancara.
Kehadiran langsung kepala daerah di tengah masyarakat juga dinilai memberikan dampak sosial tersendiri.
Selain mengetahui persoalan warga secara lebih dekat, kunjungan tersebut turut menghadirkan motivasi, dorongan semangat, serta penguatan mental bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi perekonomian yang masih penuh tantangan.
Lebih jauh, program 12 Pas dijalankan melalui kolaborasi dengan berbagai unsur di luar pemerintahan. Pembiayaannya bersifat non-APBD atau non-budgeter dengan melibatkan dunia usaha, BUMN, BUMD, serta kalangan filantropi.
Kolaborasi lintas sektor tersebut dibangun untuk menumbuhkan kepedulian bersama terhadap persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.
Dengan demikian, bantuan yang disalurkan tidak hanya berhenti pada kegiatan berbagi, tetapi berlanjut pada upaya membangun kemampuan warga agar mampu berdiri secara mandiri.
"Jadi, kita ajak semua lintas sektor untuk sama-sama peduli dan membantu masyarakat. Tujuan akhirnya tidak berhenti hanya berbagi-bagi saja. Ada konsep yang memang kita inginkan, masyarakat itu bisa bergraduasi," tandasnya.
Ois
