Tukin ASN Kelurahan Tetap Dibayar, Pemkot Sukabumi Akui Ada Penundaan
SUKABUMI-Beritaekspos.com - Pemerintah Kota Sukabumi memastikan tidak ada kebijakan penghapusan Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Namun, kondisi keuangan daerah yang cukup terbatas membuat sebagian pembayaran berpotensi mengalami penundaan.
Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menjelaskan, persoalan Tukin pada dasarnya berkaitan dengan ketentuan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.
Pemerintah daerah, kata dia, menjalankan mekanisme yang telah ditetapkan sesuai aturan tersebut.
“Kalau Tukin itu ketentuan dari pusat, dari Kementerian Keuangan. Aturan-aturannya oleh Kementerian Keuangan. Kita hanya menjalankan,” ujar Ayep.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya pertanyaan mengenai kejelasan pembayaran Tukin, khususnya bagi staf kelurahan yang hingga kini masih menunggu kepastian.
Ayep menegaskan, keterlambatan yang terjadi bukan berarti hak ASN tersebut dihapus. Penyesuaian dilakukan karena pemerintah daerah saat ini menghadapi keterbatasan anggaran.
“Tidak ada penghapusan. Semuanya akan dibayar, tetapi ada beberapa yang mundur karena defisit anggaran,” tegasnya.
Bahkan, dalam kondisi tertentu, pembayaran sejumlah kewajiban tersebut berpotensi bergeser hingga 2027.
Meski demikian, pemerintah memastikan pembayaran tetap menjadi bagian dari kewajiban yang akan diselesaikan.
“Semua kita akan selesaikan dengan situasi keuangan yang sangat susah, tapi mundur,” kata Ayep.
Di tengah keterbatasan fiskal tersebut, pemerintah kota juga terus mendorong jajaran kelurahan agar tetap aktif menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengolahan sampah organik berbasis masyarakat.
Selain persoalan lingkungan, kelurahan juga diminta turut membantu pemerintah dalam sejumlah agenda lainnya, mulai dari peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor, PBB-P2, hingga dukungan terhadap program calon pekerja migran Indonesia (CPMI).
Ayep berharap jajaran kelurahan dapat terus bergerak bersama masyarakat, sehingga berbagai program pelayanan dan pemberdayaan tetap berjalan meskipun pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian akibat kondisi keuangan yang sedang dihadapi.
Ois
