Fraksi PKB Kritik Janji Dana Abadi RT, Agus Samsul: Jangan Umbar Program Tanpa Kajian
SUKABUMI-Beritaeksos.com - Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKB, Agus Samsul, mengkritik janji politik dana abadi Rp10 juta per RT yang sempat disampaikan saat kampanye Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki. Ia menilai program tersebut sejak awal tidak disusun berdasarkan kajian regulasi yang matang.
Pernyataan itu disampaikan Agus menanggapi pengakuan wali kota yang menyebut program dana abadi RT tidak dapat direalisasikan karena terbentur aturan pemerintah.
Menurut Agus, kondisi tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam penyusunan program kampanye karena tidak mempertimbangkan aspek hukum dan mekanisme penganggaran daerah.
“Jangan sampai saat kampanye menyampaikan program besar, tapi setelah menjabat baru diketahui regulasinya tidak memungkinkan,” kata Agus, Minggu (24/05/2026).
Ia menilai pemerintah daerah memang tidak bisa begitu saja merealisasikan dana abadi untuk RT tanpa payung hukum yang jelas. Karena itu, setiap janji politik seharusnya terlebih dahulu diuji secara administratif dan regulatif sebelum disampaikan ke publik.
Agus mengatakan masyarakat tentu berharap janji yang pernah disampaikan dapat direalisasikan. Oleh sebab itu, menurutnya wali kota perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai langkah atau solusi pengganti atas program tersebut.
“Karena masyarakat sudah terlanjur berharap. Jadi harus ada bentuk pertanggungjawaban politik kepada warga,” ujarnya.
Dalam keterangannya, Agus juga menyinggung pernyataan wali kota terkait Forum RWRT Kota Sukabumi yang sebelumnya disebut tidak memiliki legalitas resmi. Ia menilai polemik soal legalitas forum bukan hal utama yang perlu diperdebatkan pemerintah.
“Forum itu hanya wadah komunikasi dan koordinasi aspirasi RT dan RW. Tidak perlu dipersoalkan legal atau tidaknya,” katanya.
Menurut Agus, yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah menanggapi isi tuntutan yang disampaikan para ketua RT dan RW kepada pemerintah daerah.
Ia menilai keberadaan Forum RWRT justru membantu menyatukan aspirasi masyarakat tingkat bawah agar dapat tersampaikan secara terorganisir.
“Kalau tidak ada forum, mungkin aspirasi mereka akan berjalan sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi,” tandasnya.
Ois
