Satu Tahun Asjap–Andreas, PWRI Sukabumi Raya Soroti Klaim Sepihak dan Realita
SUKABUMI– beritaekspos. com. -
Memasuki satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, H. Asep Japar dan H. Andreas, perbincangan publik terkait arah pembangunan daerah semakin menguat.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi memaparkan sejumlah capaian dalam kerangka program Sukabumi Mubarokah. Namun, kritik tajam muncul dari Ketua DPC PWRI Sukabumi Raya, Rizal Pane.
Dalam wawancara khusus pada Selasa (03/03/2026) di Hawakeano Residence, Desa Cikujang, Kecamatan Gunungguruh, Rizal menilai masih terdapat kesenjangan antara data capaian pemerintah dan kondisi riil yang dirasakan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi di bawah kepemimpinan Asep Japar dan Andreas mengklaim tahun pertama sebagai fondasi pembangunan.
Beberapa poin yang disampaikan antara lain penurunan angka kemiskinan menjadi 6,41 persen melalui intervensi bantuan sosial, layanan kesehatan gratis di Puskesmas cukup dengan KTP, hingga program Beasiswa Bupati Sukabumi yang menjangkau ratusan mahasiswa, termasuk di Universitas Nusa Putra.
Selain itu, Pemkab juga menonjolkan program Mobil Sabilulungan (SABUMI) untuk menjaga stabilitas harga pangan di wilayah pedesaan serta pemberian hadiah umroh sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat.
Namun demikian, Rizal Pane menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh menutup persoalan mendasar yang masih dihadapi warga. Ia merangkum sedikitnya lima persoalan krusial.
Pertama, persoalan infrastruktur. Menurutnya, masih terdapat sekitar 507 kilometer jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap distribusi logistik dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia mendorong adanya kebijakan anggaran yang lebih progresif dan terukur, bukan sekadar perbaikan sementara.
Kedua, polemik BPJS PBI. Rizal menyoroti adanya laporan masyarakat terkait penonaktifan atau pengurangan kuota BPJS PBI bagi warga kurang mampu, khususnya saat membutuhkan rujukan rumah sakit.
Ia mengingatkan bahwa layanan kesehatan gratis di tingkat Puskesmas tidak cukup jika akses layanan lanjutan terhambat.
Ketiga, gelombang PHK di wilayah utara Kabupaten Sukabumi seperti Cicurug dan Parungkuda. Ia mempertanyakan efektivitas klaim penurunan angka kemiskinan jika tidak dibarengi solusi konkret bagi buruh terdampak PHK, seperti pelatihan alih profesi dan penciptaan lapangan kerja baru.
Keempat, transparansi bantuan sosial dan program rumah tidak layak huni (Rutilahu). Rizal mendesak agar proses verifikasi dan penetapan penerima bantuan dilakukan secara terbuka dan akuntabel, sehingga tidak menimbulkan kesan tebang pilih atau kedekatan politis.
Kelima, tata kelola birokrasi internal. Ia menyinggung keterlambatan pembayaran gaji ASN dan PPPK pada awal 2026 yang dinilai berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan publik.
Rizal menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk kontrol sosial dan kepedulian terhadap masa depan daerah. Ia berharap tahun kedua kepemimpinan menjadi momentum pembenahan konkret atas persoalan mendasar yang dinilai masih membayangi masyarakat.
Menurutnya, visi Mubarokah tidak cukup menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga.
ENDANG
