Reses 2025–2026, Ingu Sudeni Tegaskan Jalan Rusak Jadi Keluhan Utama Warga
SUKABUMI, -beritaekspos. com. -
Kerusakan jalan masih menjadi persoalan paling mendesak yang dirasakan warga Kota Sukabumi. Aspirasi itu kembali mengemuka saat Anggota DPRD Kota Sukabumi Komisi II Fraksi PKS, Ingu Sudeni, melaksanakan reses masa persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, Ahad (8/2/2026).
Ingu menyebut, hampir seluruh kelurahan menyampaikan keluhan serupa terkait kondisi jalan yang rusak berat dan mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari.
“Keluhan paling dominan itu soal jalan. Hampir di semua wilayah kondisinya rusak dan ini sudah sangat dirasakan dampaknya oleh warga,” ujar Ingu.
Menanggapi hal tersebut, Komisi II DPRD Kota Sukabumi berkomitmen mendorong agar perubahan APBD ke depan lebih berpihak pada perbaikan infrastruktur dasar, khususnya jalan kota yang dinilai sudah berada pada kondisi darurat.
“Infrastruktur harus jadi prioritas utama. Kami akan dorong agar APBD benar-benar fokus ke perbaikan jalan,” tegasnya.
Selain infrastruktur, Ingu juga mengungkapkan DPRD Kota Sukabumi tengah menyiapkan tiga Raperda inisiatif pada tahun 2026 yang diajukan oleh Komisi I, II, dan III. Untuk Komisi II, DPRD mengusulkan Raperda Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif.
Menurutnya, perhatian pemerintah daerah terhadap sektor ekonomi kreatif di Kota Sukabumi masih tertinggal dibanding daerah lain.
“Kami melihat support system pemerintah terhadap ekonomi kreatif masih minim. Padahal di daerah lain, seperti Depok, peran pemerintahnya sudah sangat kuat,” jelasnya.
Raperda tersebut direncanakan mulai dibahas pada semester kedua 2026 sebagai langkah strategis memperkuat ekosistem ekonomi kreatif lokal.
Di bidang pendidikan, Ingu menilai Raperda Inisiatif Komisi III tentang Perlindungan Guru juga sangat urgen. Ia menyoroti belum adanya payung hukum yang melindungi guru dari persoalan hukum, sekaligus menjamin kesejahteraan mereka.
“Banyak guru menghadapi masalah hukum tanpa perlindungan yang jelas. Di sisi lain, kesejahteraan guru honorer dan guru madrasah juga masih jauh dari ideal,” ungkapnya.
Ia menambahkan, DPRD menerima banyak aspirasi terkait kesenjangan kesejahteraan guru serta polemik pengangkatan P3K yang dinilai belum berpihak pada tenaga pendidik.
“Kalau mau bicara kualitas pendidikan, gurunya harus diselesaikan dulu. Baik perlindungan, kesejahteraan, maupun sarana pendidikannya,” katanya.
Ingu juga menyoroti persoalan zonasi pendidikan, khususnya di wilayah Baros yang hingga kini belum memiliki SMA.
“Baros belum punya SMA, sementara zonasi membatasi pilihan siswa. Ini sudah kami dorong ke Pemprov agar segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Terkait transparansi anggaran, Ingu menegaskan masyarakat membutuhkan kepastian program, bukan sekadar informasi saldo keuangan daerah.
“Warga ingin tahu jalan mana yang diperbaiki, kapan dikerjakan, dan di triwulan berapa. Itu yang mereka tunggu,” katanya.
Menanggapi klaim kondisi jalan rusak yang disebut hanya 20 persen, Ingu menilai fakta di lapangan menunjukkan kondisi sebaliknya.
“Kalau di lapangan, justru yang rusak jauh lebih banyak. Kalau tidak dianggarkan, artinya belum jadi prioritas,” pungkasnya.
OIS
