Polusi Lingkungan TPA Cikundul Menguat, Rojab Asy’ari Desak Pemkot Bertindak Cepat
SUKABUMI — beritaekspos com. -
Persoalan bau menyengat dan dugaan polusi tinggi dari TPA Cikundul kembali menuai sorotan. Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asy'ari, meminta Pemerintah Kota Sukabumi lebih fokus dan serius menangani persoalan sampah yang dinilai telah berdampak langsung pada kenyamanan dan kesehatan masyarakat.
Rojab menyampaikan hal tersebut usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan di Jakarta. Ia menegaskan, isu lingkungan hidup menjadi salah satu rekomendasi strategis Rakernas yang wajib dikawal hingga ke daerah.
“Lingkungan hidup menjadi perhatian serius partai. Masalah sampah, polusi, dan dampaknya ke masyarakat tidak bisa lagi ditunda penanganannya, termasuk di Sukabumi,” ujarnya, Sabtu (17/1/2026).
Menurut Rojab, perhatian terhadap isu lingkungan merupakan arahan langsung Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, karena dampaknya yang luas dan berkelanjutan.
Seluruh kader diminta aktif mendorong kebijakan perlindungan lingkungan, bukan sekadar wacana.
Ia menyoroti kondisi TPA Cikundul yang belakangan ramai dikeluhkan warga. Bau menyengat disebut semakin terasa, seiring volume sampah yang terus bertambah.
“Setiap hari sekitar 190 ton sampah masuk ke TPA Cikundul. Tinggi gunungan sampah sudah mencapai kurang lebih 20 meter. Ini jelas harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Rojab juga mengungkapkan bahwa potensi polusi dari TPA Cikundul sejatinya sudah lama diperingatkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Namun, hingga kini keluhan masyarakat masih terus bermunculan, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
“Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Pemkot harus segera melakukan langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan agar dampak lingkungan tidak semakin meluas,” kata Rojab.
Selain isu lingkungan, ia juga menyinggung hasil Rakernas PDI Perjuangan terkait sikap politik nasional, khususnya penegasan penolakan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Menurutnya, pilkada langsung tetap menjadi pilihan demi menjaga kedaulatan rakyat, meski diakui membutuhkan biaya besar.
“Rakernas juga mendorong pilkada berbiaya rendah melalui e-voting serta penegakan hukum pemilu yang tegas, termasuk pencegahan politik uang dan mahar politik,” pungkasnya.
Ois
