Anggaran Mengendap Rp26 Miliar, Perbaikan Jalan dan Rumah Roboh Tetap Menunggu Tahun 2026
SUKABUMI- beritaekspos. Com
Pernyataan Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menyebut tidak tersedianya anggaran untuk memperbaikan jalan rusak pada tahun 2025 menuai sorotan publik.
Pasalnya, kerusakan jalan terjadi hampir merata di berbagai wilayah dan berdampak langsung pada keselamatan serta aktivitas ekonomi warga.
Ayep menegaskan bahwa seluruh persoalan pembangunan bergantung pada ketersediaan anggaran.
Menurutnya, tanpa dukungan dana, pemerintah daerah tidak dapat bergerak cepat meskipun kondisi di lapangan terus memburuk.
"Penanganan infrastruktur baru bisa dimaksimalkan pada tahun anggaran 2026," Kamis (22/1/2026).
Di sisi lain, Ayep juga menyampaikan komitmen untuk memperjuangkan tambahan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber.
"Membangun itu butuh pembiayaan. Kita akan optimalkan mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bantuan pemerintah provinsi, hingga dukungan pemerintah pusat," terangnya.
Pernyataannya menyiratkan bahwa aspirasi masyarakat itu tidak tahu kapan bisa diwujudkan dan melalui mekanisme pembangunan berkala seperti apa.
Namun narasi keterbatasan anggaran ini berbenturan dengan fakta adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 sebesar Rp26 miliar.
Fakta tersebut diungkapkan sendiri oleh Ayep dalam rapat evaluasi bersama Gubernur Jawa Barat pada awal Januari lalu, berdasarkan data yang diterimanya dari Sekretaris Daerah.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait optimalisasi dan perencanaan anggaran daerah.
Di satu sisi, pemerintah menyatakan tidak memiliki ruang fiskal untuk penanganan mendesak, sementara di sisi lain dana justru mengendap dan tidak terserap secara maksimal.
Paradoks anggaran semakin terasa ketika terjadi peristiwa rumah roboh di Kelurahan Kebonjati beberapa waktu lalu.
Pemerintah menyatakan akan segera melakukan penanganan, namun tanpa penjelasan rinci mengenai skema pembiayaan dan waktu pelaksanaan.
Situasi tersebut memperkuat persepsi publik bahwa persoalan infrastruktur dan keselamatan warga masih terjebak dalam tarik-menarik administrasi dan perencanaan, meskipun secara fiskal daerah masih memiliki sisa anggaran yang signifikan.
OIS
