DPRD Kota Sukabumi Sampaikan Pandangan Umum Fraksi atas Raperda APBD 2026
SUKABUMI," BERITAEKSPOS.COM -
DPRD Kota Sukabumi menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Penjelasan Wali Kota Sukabumi atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (11/11/2025) di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Jalan Ir. H. Juanda, Cikole.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD H. Wawan Juanda, S.H., dihadiri Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki, S.E., M.M., Sekda H. Andang Tjahjandi, jajaran Forkopimda, para kepala SKPD, camat, lurah, serta anggota DPRD dengan jumlah peserta sekitar 120 orang.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan APBD 2026 yang menjadi dasar kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah tahun mendatang.
Fraksi Partai NasDem menyoroti adanya defisit anggaran sebesar Rp142,38 miliar akibat turunnya transfer dari pemerintah pusat. Fraksi mendorong optimalisasi PAD, efisiensi belanja, serta penguatan kinerja BUMD agar lebih produktif dan berkontribusi terhadap kemandirian fiskal daerah.
Sementara itu Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menekankan perlunya transparansi capaian PAD tahun 2025 sebagai dasar penyusunan RAPBD 2026. Fraksi juga meminta evaluasi terhadap dominasi belanja barang dan jasa di setiap SKPD agar penggunaan anggaran lebih efisien dan tepat sasaran.
Adapun Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyoroti realisasi program unggulan pemerintah yang masih tertunda serta menegaskan pentingnya kejelasan posisi program tersebut dalam prioritas RAPBD 2026. PPP juga menekankan transparansi anggaran dan kolaborasi harmonis antara eksekutif dan legislatif.
Senada dengan fraksi-fraksi sebelunya Fraksi Kebangkitan Rakyat menilai APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang berpihak pada rakyat kecil dan memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Fraksi juga mendorong reformasi pajak daerah berbasis digital serta peningkatan kemandirian fiskal daerah.
Pada kesempatan yang sama Partai Demokrat memberikan apresiasi atas peningkatan pendapatan daerah namun menegaskan perlunya pemerataan pembangunan dan transparansi sumber pendapatan. Demokrat mendukung strategi inovatif dalam mengantisipasi penurunan dana bagi hasil dan mendorong tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Pengelolaan APBD yang efisien, transparan, dan akuntabel menjadi kunci keberhasilan pembangunan disuarakan
Fraksi Partai Gerindra. Fraksi juga menekankan kepatuhan terhadap RPJMD, RKPD, dan sinkronisasi kebijakan daerah dengan pemerintah pusat.
Fraksi Partai Golkar menyampaikan komitmen untuk membahas Raperda APBD 2026 secara mendalam melalui Pansus DPRD. Fraksi menilai APBD sebagai instrumen utama pembangunan dan berharap kebijakan anggaran 2026 mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan agar APBD 2026 difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, serta pengentasan kemiskinan berbasis data akurat. Fraksi juga menekankan pentingnya efisiensi dan pencegahan kebocoran anggaran.
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyampaikan Raperda APBD tepat waktu. PKS mendorong penguatan sinergi antara eksekutif dan legislatif, optimalisasi PAD, serta efisiensi belanja untuk menjaga keseimbangan fiskal.
Secara umum, seluruh fraksi DPRD Kota Sukabumi menegaskan komitmen untuk bersama-sama dengan Pemerintah Kota Sukabumi mewujudkan pengelolaan APBD yang transparan, efisien, berkeadilan, serta berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
OIS
