Wali Kota Sukabumi Dorong Efisiensi Anggaran Perkuat Kinerja Pembangunan
SUKABUMI, beritaekspos. com. -
Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Sukabumi dalam menjaga efisiensi dan keseimbangan keuangan daerah di tengah penyesuaian kebijakan transfer ke daerah dari pemerintah pusat.
Pernyataan tersebut disampaikannya seusai menghadiri Rapat Pembahasan APBD bersama Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri di Gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Rapat ini membahas arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah, termasuk strategi menghadapi pengurangan transfer pusat.
“Langkah efisiensi harus dilakukan secara terukur. Tujuannya bukan sekadar menekan belanja, tapi memastikan setiap rupiah anggaran memberi dampak langsung bagi masyarakat,” ujar Ayep Zaki.
Ia menjelaskan, saat ini Kota Sukabumi berada pada kondisi keuangan yang relatif stabil dengan rasio pendapatan 75 persen dan belanja 70 persen.
Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus menekan potensi SILPA agar pengelolaan keuangan lebih optimal dan ekonomi daerah tetap tumbuh.
Selain efisiensi belanja, Ayep juga menyoroti pentingnya inovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Pemkot Sukabumi tengah mendorong digitalisasi sistem pajak dan retribusi untuk memperkuat akurasi data serta meningkatkan transparansi fiskal.
“Digitalisasi ini bukan hanya soal kemudahan, tapi bagian dari reformasi keuangan daerah yang akuntabel,” jelasnya.
Rapat tersebut turut menyoroti peningkatan signifikan pada belanja modal di beberapa daerah Jawa Barat, termasuk Sukabumi, yang naik hingga sepuluh kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
Pemerintah daerah didorong agar peningkatan tersebut diarahkan pada sektor yang produktif dan berkelanjutan.
Wali kota menegaskan bahwa arah pembangunan Kota Sukabumi akan tetap fokus pada penguatan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan layanan publik.
“Setiap kebijakan fiskal yang kita ambil harus berorientasi pada kesejahteraan warga. Itu prinsip utama dalam penyusunan APBD,” tegasnya.
Menurutnya, kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi menjadi kunci menjaga kesinambungan fiskal di daerah.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Sinkronisasi kebijakan antara daerah dan pusat harus terus diperkuat agar pembangunan berjalan efektif,” pungkas Ayep.
Ois
