Berdasarkan KUA-PPAS, Pagu Anggaran DPUTR Tahun 2026 Menggunakan Pagu Anggaran Sebelumnya. ‎‎

‎

SUKABUMI," BERITAEKSPOS.COM -

Ketua Komisi II DPRD Kota Sukabumi, H. Muchendra mengutarakan bahwa dalam

‎Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Sukabumi masih menggunakan Pagu anggaran sebelumnya.

‎

‎Demikian disampaikan Muchendra saat membahas hal itu di ruang pertemuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) , Rabu (10/9/2025).

‎

‎Kegiatan tersebut juga turut dihadiri Anggota Fraksi Nasdem Sahat Simangunsong, Dindin Solahudin dari PKS, Fatimah dari Fraksi PAN, H. Gundar Qolyubi dan Raden Koesoemo Hutaripto dari Fraksi PDIP.

‎

‎Muchendra mengatakan, tahun ini DPUTR masih menggunakan pagu anggaran 2025 sebesar Rp65 miliar. Namun Muchendra juga mempertanyakan seiring meningkatnya PAD seharusnya anggaran pun ikut meningkat.

‎

‎"Urutannya, sekarang baru KUA-PPAS, baru setelah itu masuk ke Pansus APBD murni. Nah di sana letak bargainingnya dan Alhamdulillah masih on track. Sejauh ini program yang dikerjakan PUPR bagus dan detail," kata dia.

‎

‎Pada bagian lain dia mengatakan, bahwa KUA-PPAS pada prinsipnya menyasar kebijakan-kebijakan yang diimplementsikan kepala dinas di lapangan, tambahnya.

‎

‎Terkait mengantisipasi terjadinya bencana yang sewaktu-waktu terjadi ujarnya, PUTR bisa menggunakan dana biaya tidak terduga (BTT). "Tentu untuk bencana BTT disediakan jumlahnya antara Rp9 miliar sampai Rp11 miliar.

‎

‎Sementara itu Kepala DPUTR Sony Hermanto menjelaskan, bahwa pertemuan antara Komisi II dan DPUTR adalah program kerja biasa karena DPUTR adalah mitra Komisi II.

‎

‎"Mereka hanya melaksanakan tugas saja untuk membicarakan proyeksi tahun 2026. Alhamdulillah kita sudah memenuhi kriteria Permendagri yang baru bahwa untuk belanja modal itu harus lebih dari 40 persen," terangnya.

‎

‎Disamping itu kata Sony, Komisi II juga sempat mempertanyakan kesesuaian antara program kerja DPUTR dengan RPJMD. "Komisi II ingin memastikan bahwa program-program dinas itu harus mendukung RPJMD," tandasnya.

OIS.