Geger Kasus Balita Meninggal di Sukabumi, Diaga Muda Desak Kepala Dinkes Lengser
SUKABUMI, beritaekspos com-
Kasus meninggalnya balita Raya yang diduga akibat buruknya pelayanan kesehatan di Kabupaten Sukabumi memicu gelombang protes publik. Puluhan massa dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Diaga Muda Indonesia menggelar aksi dan menyampaikan tuntutan langsung ke Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Kamis (28/8/2025).
Aksi yang semula direncanakan di Pendopo Kabupaten Sukabumi dialihkan ke Kantor Dinas Sosial (Dinsos) setelah adanya surat perintah pengalihan lokasi (sprint) yang turun dini hari sekitar pukul 01.00 WIB.
Pertemuan berlangsung aman dan kondusif, diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) H. Ade Suryaman, didampingi jajaran pegawai Dinsos serta aparat kepolisian dari Polres Sukabumi Kota dan Polsek Cisaat.
Sekda menegaskan, Pemkab Sukabumi serius menjadikan kritik masyarakat sebagai bahan evaluasi. Menurutnya, setelah kasus Raya mencuat, pemerintah daerah langsung menggelar rapat koordinasi dengan perangkat daerah, camat, kepala desa, dan lurah yang dipimpin Bupati dan Wakil Bupati.
“Masukan tentu kami terima. Namun semua kebijakan harus ditempuh sesuai aturan hukum. Jangan sampai Bupati mengambil keputusan yang justru berisiko hukum. Kami semua sayang kepada Bupati karena beliau pilihan masyarakat, maka tugas kami membantu mewujudkan visi-misinya,” ujar Ade Suryaman.
Sementara itu, Ketua DPC Diaga Muda, Ahmin S, menilai tragedi yang menimpa Raya hanyalah puncak gunung es. Ia menyebut sejumlah kasus serupa sebelumnya juga terjadi, di antaranya Nadira di RS Palabuhanratu, Ziad di Caringin, dan Sandi di wilayah lain.
“Semua laporan itu masuk ke kami. Kami menilai Dinas Kesehatan maupun Dinsos Kabupaten Sukabumi tidak benar-benar hadir untuk masyarakat kecil,” tegas Ahmin.
Dalam aksinya, massa Diaga Muda menyampaikan tiga tuntutan pokok. Memecat atau menonjobkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi beserta jajarannya.
Mengevaluasi total kinerja perangkat daerah terkait pelayanan kesehatan.
Membenahi sistem birokrasi kesehatan agar lebih mudah diakses masyarakat.
“Kami akan terus mengawal sampai tuntutan dijawab. Negara sudah menjamin hak masyarakat untuk hidup sehat, tapi kenyataannya birokrasi justru
Reporter:Nald
