Kepala Kemenag Bungkam soal Dugaan Pungli di KUA Cibadak, Ketua PWI Sukabumi: Jangan Lindungi Oknum!
Kab.Sukabumi,beritaekspos.com Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di Kantor Urusan Agama (KUA) Cibadak, Kabupaten Sukabumi, kian memicu kegelisahan publik. Namun alih-alih memberikan klarifikasi, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sukabumi justru memilih bungkam saat dikonfirmasi, memunculkan kesan pembiaran dan menimbulkan kecurigaan yang semakin meluas.
Sikap diam itu menuai kecaman keras dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sukabumi, Mulya Hermawan. Ia menilai ketertutupan pihak Kemenag tidak hanya memperkeruh suasana, tetapi juga mencederai semangat transparansi dalam pelayanan publik.
“Saya sangat mengecam sikap Kepala Kemenag Kabupaten Sukabumi yang tidak responsif. Ketika wartawan datang untuk meminta penjelasan, beliau memilih diam seribu bahasa. Ini sikap yang tidak pantas dari seorang pejabat publik,” tegas Mulya pada Senin (30/6/2025).
Mulya menekankan bahwa dugaan pungli ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan persoalan serius yang dapat mencoreng kredibilitas institusi keagamaan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, dan integritas.
“Ini bukan perkara sepele. Kemenag adalah lembaga yang seharusnya menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih. Jika ada praktik pungli, maka itu bentuk pengkhianatan terhadap amanah masyarakat,” lanjutnya.
Atas dasar itu, PWI Kabupaten Sukabumi mendesak Kementerian Agama RI, khususnya Inspektorat Jenderal, untuk segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh.
Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk membongkar kebenaran, tetapi juga untuk memulihkan marwah lembaga yang tercoreng akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.
Selain itu, Mulya juga mendorong aparat penegak hukum agar bergerak cepat dan tegas. Ia menekankan pentingnya penanganan hukum yang transparan dan akuntabel untuk mencegah terulangnya praktik serupa di masa depan.
“Kami tidak ingin kasus ini menguap begitu saja. Harus ada kejelasan hukum dan pertanggungjawaban. Jangan sampai ada kesan bahwa oknum dilindungi,” tandasnya.
Masyarakat kini menanti langkah nyata dari pihak berwenang. Diam bukan lagi pilihan. Kepercayaan publik hanya akan pulih jika keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu.
Reporter: Nald
