"Helmi Johar Apresiasi Gubernur Jabar: Tegas Soal Ijazah & Rumah Sakit, Bukti Negara Hadir untuk Rakyat"
SUKABUMI, beritaekspos. com.
Ketua Hak Asasi Manusia (HAM) Kota/Kabupaten Sukabumi Helmi Johar, menyampaikan apresiasi yang mendalam terhadap kebijakan Gubernur yang dengan tegas melarang penahanan ijazah oleh sekolah dan penahanan pasien yang tidak mampuh oleh rumah sakit.
Dalam pernyataan terbukanya, Helmi menyebut langkah tersebut sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak rakyatnya atas pendidikan dan kesehatan, jumat 23/5//2025.
“Saya merasa terharu dan sangat terbantu dengan sikap tegas Pak Gubernur. Ini adalah perjuangan yang sudah saya lakukan sejak 10 tahun lalu—mengingatkan sekolah-sekolah agar tidak menahan ijazah siswa, apapun alasannya. Karena itu dilarang, dan sekolah sudah menerima Dana BOS dari pemerintah,” ujar Helmi.
Menurut Helmi, ketika orang tua siswa tidak mampu membayar biaya administrasi, seharusnya pihak sekolah membuka ruang negosiasi. Bahkan, bila benar-benar tidak mampu, maka wajib dibebaskan dari kewajiban biaya. “Ini soal kemanusiaan. Jangan sampai pendidikan menjadi tertutup hanya karena masalah uang,” tegasnya
Tak hanya di sektor pendidikan, Helmi juga menyoroti pelayanan rumah sakit. Ia menegaskan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak atau menahan pasien yang tidak mampu membayar. “Sudah berkali-kali saya mendampingi kasus di rumah sakit. Saya diundang untuk memberikan keterangan, dan alhamdulillah tidak ada rumah sakit di Kota maupun Kabupaten Sukabumi yang menolak pasien miskin bila dijelaskan secara baik,” ungkapnya.
Menyoroti terkait anak nakal yang hari ini masuk barak militer yang di lakukan oleh Gubernur itu sangat bagus, karena anak yang nakal itu bukan nya di hukum, tapi harus di bina dan di arahkan apa ke ahlian mereka, karena di militer itu pendidikan nya luar biasa, majlis taklim ada, pengajian rutin nya ada, siraman rohaninya juga ada, jadi pendidikan seperti itu sudah sangat bagus, seluruh agama pasti mendukung yang baik dan seluruh agama pasti melarang yang tidak baik, " ucapnya.
Helmi berharap, keteladanan kepala daerah seperti Gubernur ini dapat diikuti oleh pejabat lainnya di berbagai daerah. “Tidak ada yang salah dari tindakan beliau. Dari sisi agama benar, dari sisi hukum juga tepat. Hak atas pendidikan dan kesehatan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh konstitusi,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan niatnya untuk dapat bertemu langsung dengan Gubernur guna menyampaikan sejumlah laporan dan masukan terkait isu pendidikan dan kesehatan di lapangan.
“Saya ucapkan salam hormat kepada Pak Gubernur. Jika berkenan, saya mohon izin untuk menghadap. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan laporkan langsung,” pungkas Helmi.
OIS
